Pertanggungjawaban APBD 2025 Disampaikan, Pemkot Banjarbaru Fokus Tuntaskan Keluhan Warga

Bagikan

Damkarnews.com, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat seiring dimulainya pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 di Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Senin (22/6/2026).

Dalam rapat tersebut, Pemkot Banjarbaru secara resmi menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran selama tahun 2025 kepada DPRD sebagai bagian dari proses evaluasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

“Alhamdulillah hari ini kita menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2025. Mudah-mudahan dapat segera ditindaklanjuti melalui penyampaian tanggapan dari DPRD,” ujar Lisa Halaby.

Menurutnya, penyampaian laporan tersebut bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi program pembangunan yang telah berjalan sekaligus merespons berbagai kebutuhan masyarakat yang masih belum terpenuhi.

Lisa mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah daerah. Karena itu, ia memastikan seluruh masukan dan keluhan masyarakat akan menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan maupun program pembangunan ke depan.

“Masih banyak aspirasi, keluhan, dan pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Insya Allah Pemerintah Kota Banjarbaru berkomitmen menindaklanjuti keluhan masyarakat secara bertahap demi mewujudkan pembangunan yang lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarbaru Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera mengatakan pembahasan terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 akan dilanjutkan melalui tahapan pandangan umum fraksi-fraksi.

Menurutnya, pandangan fraksi menjadi bagian penting dalam proses evaluasi karena berisi berbagai masukan, kritik, dan tanggapan terhadap pelaksanaan program maupun penggunaan anggaran selama satu tahun terakhir.

“Hari ini kita telah mendengarkan penyampaian pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan Wali Kota Banjarbaru. Selanjutnya DPRD akan melaksanakan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda yang telah disampaikan tersebut,” ujar Gusti Rizky.

Melalui pembahasan tersebut, DPRD dan Pemerintah Kota Banjarbaru diharapkan dapat memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan pembangunan di Kota Banjarbaru.

Author: Damkarnews
Damkarnews