Damkarnews.com, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan tersebut diterima saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada 13 pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan di Auditorium BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, Selasa (26/5/2026).
LHP atas LKPD Kabupaten Banjar Tahun 2025 diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto, kepada Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi yang hadir didampingi Ketua DPRD Kabupaten Banjar H. Agus Maulana.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Pemerintah Kabupaten Banjar kembali berhasil mempertahankan opini WTP. Capaian tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun Pemkab Banjar telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), didukung sistem pengendalian intern yang memadai, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Selatan Andriyanto mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan serta mempertahankan capaian opini WTP.
“Tidak hanya sebatas capaian administratif berupa opini WTP, kualitas pengelolaan keuangan daerah harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi di Kalsel,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Kabupaten Banjar kembali meraih opini WTP. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras, komitmen, dan sinergi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjar dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar, kami menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan atas pembinaan dan pengawasan yang selama ini diberikan. Capaian ini tentu bukan menjadi tujuan akhir, melainkan motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan kepada masyarakat,” kata Habib Idrus.
Dengan kembali diraihnya opini WTP, Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan komitmennya untuk terus menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
