Damkarnews.com, BANJAR – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar dari Fraksi PPP, Hj. Fitriyah, menegaskan pihaknya akan mendorong transparansi data kerusakan sekolah dengan memanggil Dinas Pendidikan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Hal tersebut disampaikan Fitriyah saat mendampingi Ketua Komisi IV Hj. Anna Rusiana dalam kunjungan ke SDN Jawa Laut 1, Sabtu (4/4/2026) pagi.
Menurut Fitriyah, Komisi IV, khususnya dari daerah pemilihan (dapil) 4 yang meliputi Kertak Hanyar dan Sungai Tabuk, membutuhkan data rinci terkait kondisi sekolah di Kabupaten Banjar.
“Kami dari dapil 4 nanti akan meminta waktu RDP dengan Dinas Pendidikan. Kami ingin data lengkap, mana sekolah yang rusak berat, sedang, maupun ringan,” ujarnya.
Ia mengakui, untuk wilayah dapilnya, pihaknya belum melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi sekolah seperti yang terjadi di SDN Jawa Laut 1.
Namun, beberapa sekolah di Kertak Hanyar sebelumnya telah diusulkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dan berhasil direalisasikan.
“Memang belum kami teliti lebih jauh semua. Tapi ada beberapa di Kertak Hanyar yang sebelumnya rusak berat akibat banjir, sudah kami masukkan dalam pokir dan alhamdulillah sudah ditangani Dinas Pendidikan,” jelasnya.
Fitriyah menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan ke sekolah-sekolah lain. Jika masih ditemukan kondisi serupa, pihaknya memastikan akan kembali mengusulkan perbaikan melalui pokir DPRD.
“Kami akan melihat lagi ke sekolah-sekolah lain. Kalau ada yang rusak, akan kami masukkan lagi dalam pokir agar proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Ia juga menegaskan, perbaikan sarana pendidikan merupakan bagian penting dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah, khususnya di sektor pendidikan.
“Pembelajaran yang baik tentu harus didukung fasilitas yang layak. Ini juga sejalan dengan visi misi Bupati Banjar dalam meningkatkan kualitas pendidikan,” tambahnya.
Seperti diketahui, kondisi SDN Jawa Laut 1 di pusat Kota Martapura memicu sorotan tajam DPRD setelah ditemukan lantai bangunan yang ambles di sejumlah titik dan membahayakan keselamatan siswa serta guru.
Komisi IV DPRD pun berkomitmen untuk mengawal perbaikan sekolah tersebut agar dapat segera direalisasikan, tanpa harus menunggu hingga tahun 2027.*Srf
