Damkarnews.com, BANJAR,– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke posko penanganan banjir usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Jumat (2/01/2026) pagi. Sidak ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam menangani status tanggap darurat bencana banjir.
Dalam peninjauan tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Banjar menekankan pentingnya percepatan penyaluran bantuan logistik kepada masyarakat terdampak. Pasalnya, bantuan mulai berdatangan dari berbagai pihak, baik dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat maupun kontribusi sektor swasta.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Amiruddin, menyebut ketersediaan logistik saat ini relatif mencukupi. Namun, ia menegaskan bahwa percepatan distribusi menjadi hal utama yang harus diperhatikan.
“Alhamdulillah, bantuan sudah mulai datang. Kalau kita lihat, ketersediaan logistik cukup, lumayan. Tinggal bagaimana penyalurannya bisa dipercepat,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar bantuan tidak menumpuk di gudang hingga masa status tanggap darurat berakhir. Menurutnya, penyaluran bantuan harus dilakukan sesuai aturan dan benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat terdampak.
“Kita berharap bantuan ini segera disalurkan. Jangan sampai nanti status tanggap darurat habis, barangnya masih ada. Karena bantuan ini diberikan lantaran kondisi darurat, maka penyalurannya juga harus dipercepat,” tegasnya.
Selain logistik, Komisi I DPRD Banjar juga menyoroti pemanfaatan sarana evakuasi, khususnya perahu karet. Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, masih terdapat sejumlah perahu milik BPBD yang belum dimanfaatkan secara optimal.
“Kami mendengar ada keluhan masyarakat terkait peminjaman perahu. Padahal di BPBD ada perahu yang menganggur, sekitar tiga unit. Kalau ada masyarakat yang membutuhkan, segera saja dipinjamkan atau diserahkan, karena mereka datang dalam kondisi darurat,” tambahnya.
Berdasarkan data yang diterima Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, banjir berdampak cukup luas. Tercatat sebanyak 14 kecamatan terdampak, dengan 22.857 rumah terdampak, 3.078 rumah terendam, 37.884 kepala keluarga terdampak, serta 107.284 jiwa terdampak banjir.
“Jumlah ini cukup besar. Apalagi sebelumnya juga terjadi bencana lain seperti angin puting beliung di beberapa wilayah,” ungkap Amiruddin.
Meski demikian, DPRD Kabupaten Banjar mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam penanganan banjir. Namun, DPRD menekankan perlunya optimalisasi kinerja selama sisa masa tanggap darurat yang tinggal beberapa hari ke depan.
“Kami yakin pemerintah sudah bekerja, tapi karena ini status tanggap darurat, maka perlu dimaksimalkan. Bantuan harus segera didrop supaya tidak menumpuk, masyarakat bisa segera pulih dan kembali beraktivitas,” pungkasnya.
