Damkarnews.com, BANJAR,– Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kabupaten Banjar bersama Pemerintah Daerah dan Perumda Pasar Bauntung Batuah (PBB) mengungkap dinamika penting dalam pengelolaan aset daerah. Dalam rapat yang digelar Kamis (4/11/2025) tersebut, fokus pembahasan tertuju pada rencana penyertaan modal daerah tahun anggaran 2025–2026, khususnya terkait pengalihan sejumlah bangunan kantor dan pasar ke Perumda PBB.
Kesepakatan awal mengarah pada penyertaan modal berupa bangunan kantor Perumda PBB. Namun, tidak semua aset pasar langsung mendapat lampu hijau. Sebanyak empat pasar dinilai belum layak untuk dikelola karena berpotensi menjadi beban baru bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Rahmat Saleh, menegaskan kehati-hatian dewan dalam mengambil keputusan tersebut. Menurutnya, dari 13 pasar yang direkomendasikan oleh BPK, empat di antaranya masih perlu dikaji ulang, yakni Pasar Aluh-Aluh, Sungai Bakung, Jambu Burung, dan Sambung Makmur.
“Aset yang disertakan harus benar-benar produktif. Kalau belum siap, jangan dipaksakan karena justru bisa membebani Perumda,” ujar Rahmat.
Ia mengungkapkan, sebelumnya pemerintah daerah telah menyertakan modal berupa barang senilai Rp875 miliar yang mencakup 21 pasar. Sementara pada tahun ini, arah kebijakan difokuskan pada penguatan operasional Perumda melalui penyertaan bangunan kantor senilai sekitar Rp2,67 miliar. Meski demikian, rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait hal ini masih akan melalui satu kali pembahasan lanjutan.
Di sisi lain, Direktur Utama Perumda PBB, Rusdiansyah, memastikan bahwa bangunan kantor yang menjadi objek penyertaan modal akan tetap difungsikan sebagai pusat pengelolaan pasar. Terkait pemeliharaan dan rencana rehabilitasi, pihaknya menegaskan pentingnya koordinasi berkelanjutan dengan DPRD dan pemerintah daerah.
Menariknya, terkait empat pasar yang dinilai belum potensial, Perumda PBB membuka peluang skema pengelolaan alternatif.
“Kami menunggu hasil kajian pemerintah. Jika lebih efektif dikelola oleh desa, kami siap mengikuti arahan demi mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Rusdiansyah.
