Damkarnews.com, BANJAR – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Sunardi, menyoroti perlunya pembenahan serius dalam distribusi logistik serta penyusunan strategi penanganan banjir yang komprehensif dan berkelanjutan. Ia menegaskan, penanganan bencana tidak boleh berhenti pada tahap darurat semata, melainkan harus diarahkan pada solusi jangka panjang agar banjir tidak terus berulang setiap tahun.
Penegasan tersebut disampaikan Sunardi usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I dan Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, yang digelar pada Sabtu (10/1/2026). RDP dibuka oleh Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Banjar KH. Ali Murtadho, serta dihadiri Ketua Komisi I Amiruddin, Ketua Komisi IV Hj. Anna Rusiana, bersama anggota kedua komisi dan jajaran perangkat daerah terkait.
Dalam keterangannya, Sunardi menekankan pentingnya peran camat dalam proses penyaluran bantuan pada masa tanggap darurat tahap kedua. Menurutnya, camat harus dijadikan titik sentral verifikasi agar distribusi logistik lebih tertib, adil, dan tepat sasaran.
“Pembagian logistik harus melibatkan camat. Camat membawahi pembakal dan lurah, sehingga verifikasi data bantuan seharusnya berada di tingkat kecamatan. Kalau ada desa atau kelurahan mengaku belum menerima, tanyanya ke camat,” tegasnya.
Ia menilai, pelibatan camat secara aktif akan mencegah tumpang tindih data penerima bantuan serta meminimalkan klaim sepihak di lapangan. Dengan sistem tersebut, ia berharap distribusi bantuan pada tahap darurat kedua dapat berjalan lebih baik dibandingkan tahap sebelumnya.
Tak hanya menyoroti persoalan logistik, Sunardi juga mendorong pemerintah daerah agar mulai fokus pada upaya pencegahan banjir secara menyeluruh. Menurutnya, penanganan banjir tidak cukup dilakukan secara reaktif, melainkan harus berbasis kajian holistik yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Kita tentu berharap banjir ini tidak terulang. Kajian sebenarnya sudah ada, tetapi perlu dievaluasi kembali dengan data terbaru. Kajian ini harus dijalankan oleh eksekutif, dalam hal ini Bupati,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya komitmen kepala daerah untuk menyampaikan program penanggulangan banjir yang konkret dan terukur, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
“Ke depan Bupati harus bicara program. Program kerja yang sifatnya action, langkah nyata supaya banjir tidak terus berulang,” tambahnya.
Beberapa langkah strategis yang dinilai perlu segera dilakukan antara lain peningkatan fungsi Bendungan Kiwa, normalisasi sungai, pembersihan jalur hijau, pengerukan endapan sungai, serta penghijauan kembali kawasan resapan air yang telah terbuka akibat alih fungsi lahan.
“Pertama penutupan daerah-daerah yang terbuka melalui reboisasi. Kedua pembangunan bendungan untuk menahan aliran air agar tidak langsung ke wilayah bawah. Setelah air surut, dilakukan normalisasi sungai, pelebaran alur, pembersihan jalur hijau, dan pengerukan endapan dangkal,” jelasnya.
Meski demikian, Sunardi menegaskan bahwa fokus utama DPRD saat ini tetap pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak banjir selama masa tanggap darurat.
“Yang paling utama saat ini adalah logistik, tempat tinggal sementara, dan kebutuhan dasar lainnya bagi warga terdampak,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD Kabupaten Banjar juga merekomendasikan pembentukan tim khusus pascabanjir untuk menangani evaluasi teknis serta merumuskan kebijakan penanggulangan banjir yang berkelanjutan.
Dengan penguatan koordinasi lintas sektor dan evaluasi menyeluruh, DPRD berharap penanganan banjir di Kabupaten Banjar tidak lagi bersifat sementara, melainkan mampu menghadirkan solusi jangka panjang demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.*Srf
