Damkarnews.com, BANJAR – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Sunardi, menegaskan pentingnya penguatan koordinasi serta keseragaman sistem pendistribusian bantuan dalam penanganan banjir di Kabupaten Banjar. Ia menilai perbedaan mekanisme penyaluran logistik berpotensi menimbulkan ketimpangan serta keluhan di tengah masyarakat terdampak apabila tidak segera dibenahi.
Penegasan tersebut disampaikan Sunardi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I dan Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, yang digelar pada Sabtu (10/1/2026). Rapat dibuka oleh Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Banjar KH. Ali Murtadho, serta dihadiri Ketua Komisi I Amiruddin, Ketua Komisi IV Hj. Anna Rusiana, anggota kedua komisi, dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Mengawali penyampaiannya, Sunardi menyampaikan apresiasi kepada seluruh SKPD dan petugas lapangan yang telah bekerja hampir tiga pekan tanpa henti menangani dampak banjir.
“Sudah hampir tiga minggu ini Bapak-Ibu berjibaku di lapangan. Ini tentu menguras tenaga dan pikiran. Kami di DPRD ingin terus saling mendukung dan berharap air segera surut,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Sunardi menyoroti belum seragamnya sistem pendistribusian bantuan antara Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Ia menjelaskan, Dinas Sosial menyalurkan bantuan berbasis kecamatan, sementara BPBD menerima usulan per desa yang diketahui oleh camat.
“Menurut saya ini agak berbeda. Kalau bisa disamakan, supaya tidak menimbulkan klaim di lapangan. Jangan sampai ada desa yang merasa sudah dibantu, sementara desa lain belum,” tegasnya.
Sunardi mencontohkan Kecamatan Kertak Hanyar yang dinilainya cukup berhasil dalam koordinasi penyaluran bantuan, karena seluruh data desa diverifikasi terlebih dahulu di tingkat kecamatan.
“Kalau semua lewat kecamatan, peran camat benar-benar berfungsi. Tanpa persetujuan camat, data tidak dibagikan. Ini penting agar distribusi adil dan tidak timpang,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua kepala desa atau pambakal memiliki tingkat keaktifan yang sama dalam mengajukan data bantuan. Akibatnya, desa yang aktif berpeluang menerima bantuan lebih cepat dibanding desa lain yang sebenarnya juga terdampak.
“Kebetulan yang rajin mengajukan dapat, yang tidak rajin tidak dapat. Ini yang perlu kita benahi bersama,” ujarnya.
Selain bantuan logistik pangan, Sunardi mengusulkan agar pemerintah daerah turut mempertimbangkan bantuan peralatan dapur. Menurutnya, banyak dapur umum yang didirikan secara swadaya, namun terkendala minimnya alat memasak.
“Kadang dapur umum sudah ada, tapi alat masaknya tidak punya. Ini bisa dipertimbangkan ke depan, karena bencana banjir ini bukan sekali dua kali terjadi,” ucapnya.
Terkait anggaran, Sunardi meminta kejelasan realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) tahap pertama yang disebut mencapai sekitar Rp1,9 miliar, serta memastikan pertanggungjawaban dari Dinas Sosial, BPBD, dan Dinas Kesehatan telah diselesaikan. Ia juga meminta pemaparan rinci terkait BTT tahap kedua, termasuk alokasi anggaran di masing-masing dinas.
“Ini kerja keras bagi Bapak-Ibu sekalian, karena tahap dua ini harus selesai, sementara kita masih fokus pada masa tanggap darurat,” ujarnya.
Sunardi turut mengingatkan bahwa kondisi lingkungan saat ini dinilai sudah jenuh air, sehingga potensi banjir susulan masih terbuka apabila hujan kembali turun.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, memastikan bahwa permohonan bantuan yang telah diajukan oleh camat akan segera ditindaklanjuti.
“Permohonannya insyaallah segera kami distribusikan sesuai data yang sudah dikirim langsung oleh Pak Camat. Baru saja kami terima, insyaallah hari ini atau besok sudah kami dropping,” ujarnya.
Adapun bantuan logistik yang telah dan akan disalurkan meliputi 650 unit kasur, 630 matras, 150 paket kidware, 162 lembar selimut, 150 paket family kit, 81 paket foodware, serta 286 paket peralatan dapur. Bantuan tersebut didistribusikan ke sejumlah kecamatan terdampak, yakni Sungai Tabuk, Astambul, Martapura, Martapura Barat, dan Martapura Timur.
Selain itu, Dinas Sosial secara rutin memberikan penyuluhan kepada desa-desa terkait pemanfaatan Dana Desa untuk penanganan bencana. Sementara Tagana menyatakan kesiapan untuk melatih warga desa, khususnya dalam pengelolaan logistik dan keterampilan memasak di dapur umum.
Dengan penguatan koordinasi berbasis kecamatan dan keterlibatan lintas sektor, DPRD Kabupaten Banjar berharap penanganan banjir dapat berjalan lebih tertib, adil, dan tepat sasaran, sekaligus meminimalkan polemik di tengah masyarakat terdampak.*Srf
