Damkarnews.com, BANJAR, – Miris, kondisi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Astambul Seberang, yang berada di Jalan Ahmad Yani Kilometer 50, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar bagian plapon, serta ruang kelas nya memprihatinkan.
Pasalnya, SDN tersebut berdiri diatas lahan tanah milik warga Astambul Seberang. Dan menurut informasi yang didapat tanah tersebut statusnya belum dihibahkan ke SDN itu, sehingga proses perbaikan terhambat dikarnakan status kepemilikan tanah yang belum jelas.

Hal tersebut dibenarkan oleh kepala Desa Astambul Seberang Saruji. Bagunan SDN Astambul Seberang tersebut berdiri diatas tanah milik warga, yang status nya sampai ini belum jelas.

“Kemarin kita sudah menyampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, kalau mau merelokasi SDN tersebut pihak desa sudah menyiapkan tanah dengan lebar 11 meter, panjang 100 meter,” ujarnya, saat dibubungi via whatsapp, Sabtu (05/7/2025).
Lebih lanjut dirinya mengatakan, terkait akses untuk pengangkutan material nya nanti akan dicarikan solosinya, karna ketika pembanguan kantor desa kemarin kita bisa.

“Masalah akses pengankutan material nanti insya Allah tidak ada kendala, sebab saat kami membangun kantor desa kami bisa terbagun,” tambahnya.
Saruji juga mengatakan, karna desa sudah menyiapkan lahan untuk relokasi SDN tersebut. Pihak dinas tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari lahan dilain, meskipun dengan cara membeli.
“Kalau ada lahan yang gratis, apa lagi statusnya jelas, buat apa harus membeli lagi, kan sayang dobel nanti nya, mana untuk beli tanah tambah lagi biaya relokasi,” pugkas Saruji,
Sementara itu, Bupati Banjar H Saidi Mansyur usai Rapat Paripuran di DPRD Kabupaten Banjar, pada Sabtu (05/7/2025) siang mengakui kalau sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Banjar harus diperhatikan dengan serius.
“Saya sudah intruksikan ke Dinas Pendidikan, untuk memitigasi sarana dan prasanana pendidikan itu,” kata H Saidi Mansyur.

Sehingga, lanjutnya, alokasi anggaran yang sudah disepakati oleh DPRD Kabupaten Banjar, bisa lebih tepat sasaran.
“Ini merupakan yang sangat penting bagi Pemerintah Daerah. Selain Anak Tidak Sekolah (ATS). Masalah sarana prasarana ini menjadi perhatian husus kami,” jelas H Saidi Mansyur.