MARTAPURA, Bupati Banjar H.Saidi Mansyur bersama 26 walikota dan bupati kepala daerah lainnya di Indonesia menghadiri acara pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik (RBT) dan peresmian bersama 26 Mal Pelayanan Publik (MPP) oleh Menteri Azwar Anas disaksikan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta Senin 5 Desember 2022.
REFORMASI birokrasi tematik sendiri merupakan langkah dan upaya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam memperbaiki kerja birokrasi agar dampaknya dirasakan masyarakat, termasuk dalam mewujudkan ketersediaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah.
Implementasi reformasi birokrasi tematik ini berorientasi pada dampak yang dihasilkan, bukan lagi hanya sekadar persoalan administrasi.
Terdapat empat hal yang menjadi fokus dari program RB tematik ini. Fokus tersebut adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual Presiden.
Untuk program prioritas Presiden terbagi menjadi dua, yakni peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian laju inflasi.
Melalui program reformasi birokrasi tematik ini, diharapkan instansi pemerintah dapat menjalankan program dengan fokus pada penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat melalui keempat fokus tersebut. Sehingga, dampak reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah, terasa dan berdampak di lapisan masyarakat.
Ke-26 MPP ini masing-masing tersebar di wilayah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Banten, D.I Yogyakarta, Jambi, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Lampung, dan Sulawesi Tenggara.
Peresmian bersama MPP ini merupakan wujud akselerasi pemerintah dalam menyediakan satu tempat pelayanan yang terintegrasi. Dengan MPP, masyakarat bisa dengan mudah mengurus berbagai layanan barang, jasa dan administrasi baik dari sektor perizinan maupun non-perizinan.
Kehadiran MPP yang saat ini berjumlah 77 juga merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan kemudahan berusaha di daerah yang dapat meningkatkan daya saing investasi yang ada di masing-masing daerah.
Selain itu, juga sebagai pemenuhan target dari Wapres Ma’ruf untuk menyediakan 100 MPP di berbagai kabupaten dan kota di akhir tahun 2022 terpenuhi dengan diresmikan 26 MPP serentak maka jumlah MPP keseluruhannya menjadi 103.
Dalam kesempatan itu Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, reformasi birokrasi bukan sekedar rutinitas, apalagi beban. Tetapi merupakan kebutuhan atau keharusan karena menjadi daya ungkit atau akselarasi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
Dijelaskannya, saat ini reformasi birokrasi Indonesia telah memasuki tahap ketiga periode 2021-2024, menuju birokrasi kelas dunia.
” Untuk mewujudkan cita-cita ini, masih ada tantangannya,” kata wapres.
Dia juga menyampaikan apresiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), terhadap gagasan penajaman program reformasi birokrasi tematik.
Apresiasi juga disampaikan wapres kepala daerah yang telah berbenah melaksanakan program penyederhanaan birokasi yang diikuti melalui penerapan mekanisme kerja baru.
Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, salah satu cara untuk mewujudkan reformasi birokrasi tematik adalah menyediakan pelayanan yang berkualitas untuk masyarakat.
” Kehadiran MPP ini, mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan maupun non-perizinan di satu tempat,” jelasnya.
