Damkarnews.com, BANJAR – Fokus pada hasil pembangunan dan kualitas layanan publik mewarnai Rapat Paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Banjar di Ruang Paripurna Lantai 2 Gedung DPRD Banjar, Martapura, Rabu (11/3/2026) pagi.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I Irwan Bora itu menjadi panggung pemaparan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar sepanjang 2025 melalui penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh Bupati Banjar Saidi Mansyur.
Alih-alih sekadar laporan rutin, penyampaian LKPJ kali ini menegaskan arah pembangunan daerah yang menitikberatkan pada pemulihan ekonomi, percepatan infrastruktur, serta penguatan layanan dasar masyarakat.
“Pemkab Banjar berfokus pada penguatan pemulihan dan stabilitas ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat,” ujar Saidi.
Sejumlah program prioritas disebut telah berjalan, mulai dari peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, pengembangan UMKM serta sektor pertanian, penanggulangan kemiskinan, hingga pembenahan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Di sektor pendidikan, pembangunan fasilitas literasi direalisasikan melalui perpustakaan sekolah di SDN Benteng Seberang, SDN Cindai Alus 2, dan SDN Maniapun.
Sementara pada sektor kesehatan dan infrastruktur dasar, pemerintah daerah menuntaskan proyek strategis dengan capaian fisik 100 persen selama tahun anggaran 2025. Proyek tersebut meliputi pembangunan dan relokasi UPTD Puskesmas Karang Intan II serta UPTD Puskesmas Martapura Barat.
Dari sisi pembangunan manusia, indikator makro menunjukkan tren menggembirakan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjar tahun 2025 tercatat 75,11 persen, meningkat dibanding 74,41 persen pada 2024. Peningkatan konsisten sejak 2022 menandakan kualitas hidup masyarakat yang terus membaik.
Tak hanya soal capaian, paripurna juga menjadi momentum penguatan regulasi pelayanan publik. Bupati Saidi menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang telah mendapat persetujuan dewan.
Ia menegaskan, administrasi kependudukan merupakan fondasi penting pelayanan publik karena menyangkut perlindungan dan pengakuan hukum atas setiap peristiwa kependudukan warga.
Selain itu, rapat juga mengagendakan pengambilan keputusan sejumlah raperda strategis lainnya, termasuk penambahan penyertaan modal berupa barang milik daerah kepada PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) serta Perumda Pasar Bauntung Batuah. Agenda dilengkapi dengan laporan Komisi I dan II, permintaan persetujuan pimpinan dewan, serta pembentukan Panitia Khusus LKPJ.
Turut hadir Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli, dan kepala SKPD di lingkungan Pemkab Banjar.
