Damkarnews.com, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar memastikan ketersediaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan banjir masih dalam kondisi aman. Kepastian tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I dan Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Sabtu (10/1/2026) siang, yang secara khusus membahas evaluasi dan kelanjutan penanganan bencana banjir di sejumlah wilayah.
RDP gabungan tersebut dibuka oleh Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Banjar, KH Ali Murtadho, dan dihadiri Ketua Komisi I Amiruddin, Ketua Komisi IV Hj. Anna Rusiana, serta anggota Komisi I dan IV. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga turut hadir untuk memberikan pemaparan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar, Achmad Zulyadaini, menjelaskan bahwa total anggaran BTT tahun 2026 sebesar Rp10 miliar. Hingga saat ini, sekitar Rp4 miliar telah direalisasikan untuk penanganan banjir, sehingga masih tersisa sekitar Rp6 miliar.
“Yang bisa kita gunakan saat ini adalah sisa Rp6 miliar di tahun 2026. Sementara anggaran BTT tahun 2025 tidak bisa lagi digunakan karena telah melewati 31 Desember dan dikembalikan ke kas daerah,” jelas Achmad.
Ia menegaskan, apabila sisa anggaran tersebut dinilai belum mencukupi, pemerintah daerah memiliki opsi melakukan pergeseran anggaran dari pos lain ke BTT, khusus untuk penanggulangan bencana. Namun demikian, pergeseran tersebut tetap harus melalui prosedur dan mekanisme administrasi yang berlaku.
“Jika sifatnya mendesak dan untuk penanggulangan bencana, pergeseran anggaran memungkinkan dilakukan. Mudah-mudahan sisa Rp6 miliar ini cukup, seiring harapan kondisi banjir juga segera surut,” ujarnya.
Dalam RDP tersebut, sektor kesehatan juga menjadi sorotan. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, H. GT. M. Kholdani, menyampaikan kesiapan anggaran dan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak banjir. Untuk tahap kedua BTT, Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp35 juta.
“Dengan anggaran Rp35 juta ini, insyaallah cukup untuk kebutuhan mendesak, seperti pengadaan obat-obatan, salep penyakit kulit akibat bakteri, obat gatal atau scabies, serta susu bayi,” ungkapnya.
Selain kesiapan anggaran, Dinas Kesehatan juga memastikan peningkatan kesiapsiagaan layanan kesehatan di wilayah terdampak. Mulai Minggu (11/1/2026), puskesmas di sembilan kecamatan terdampak banjir tetap beroperasi meskipun pada hari libur.
“Mulai besok puskesmas tetap siaga. Ada petugas yang piket dan standby di puskesmas, sehingga pelayanan kesehatan tetap tersedia meski hari Minggu,” jelas Kholdani.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan juga berkolaborasi dengan RSUD Ratu Zalecha Martapura dan Rumah Sakit Pelita Insani guna memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi warga terdampak banjir.
Hingga saat ini, layanan kesehatan telah menjangkau sedikitnya 85 desa dengan jumlah penduduk tercatat terlayani lebih dari 135 ribu jiwa. Namun, angka tersebut diperkirakan lebih besar karena banyak warga yang dilayani langsung di lapangan tanpa sempat dilakukan pencatatan administrasi.
“Di lapangan sering kali kami melayani warga langsung di mobil. Seperti di Sungai Kitano, prediksi awal sekitar 100 pasien, ternyata lebih dari 300 orang yang kami layani,” tambahnya.
Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan tetap terjaga berkat dukungan tambahan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Dengan dukungan anggaran BTT yang masih tersedia serta kesiapan lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Banjar berharap penanganan banjir dan pelayanan kepada masyarakat terdampak dapat terus berjalan optimal hingga kondisi benar-benar kembali normal.*Srf
