Damkarnews.com, BANJAR,– Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Amiruddin, menyoroti sejumlah isu strategis yang dinilai berdampak langsung terhadap pembangunan daerah, mulai dari bantuan keuangan pendidikan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, penguatan ekonomi berbasis syariah, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Amiruddin dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Banjar yang membahas tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung pada Sabtu (20/12/2025) sore di ruang rapat gabungan lantai I DPRD Kabupaten Banjar.
Rapat Banggar dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Banjar, H. Akhmad Rizanie Anshari, dan dihadiri anggota Banggar DPRD. Dari unsur Pemerintah Kabupaten Banjar, turut hadir Sekretaris Daerah H. Yudhi Andrea.
Dalam rapat tersebut, Amiruddin mengungkapkan adanya alokasi bantuan keuangan pendidikan sebesar Rp500 juta dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Kabupaten Banjar. Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan rinci terkait bentuk bantuan tersebut, apakah berupa program pendidikan atau beasiswa.
“Kami ingin mengetahui bentuk bantuannya seperti apa. Mudah-mudahan jika berkaitan dengan beasiswa atau program pendidikan lainnya, hal ini bisa diinformasikan kepada DPRD agar dapat kami sampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain sektor pendidikan, Amiruddin juga menyoroti rekomendasi pemerintah provinsi terkait pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Menurutnya, keberadaan komite tersebut sangat relevan dengan identitas Kabupaten Banjar sebagai daerah yang dikenal dengan julukan Kota Serambi Mekkah.
“Sudah selayaknya Kabupaten Banjar memiliki Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, sehingga penguatan ekonomi berbasis syariah dapat terinisiasi dengan baik dan ke depan mampu menjadi role model,” katanya.
Tak hanya itu, Amiruddin turut mengapresiasi capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjar yang mencapai 100 persen. Ia menilai capaian tersebut mencerminkan kerja maksimal jajaran pemerintah daerah dan SKPD dalam merealisasikan target pendapatan.
“Kita patut bersyukur karena realisasi PAD bisa mencapai 100 persen. Ini sejalan dengan upaya bersama untuk terus menggali potensi-potensi lain demi meningkatkan PAD Kabupaten Banjar,” tuturnya.
Ia menambahkan, peningkatan PAD sangat penting untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, PAD harus menjadi penyeimbang belanja daerah agar pembangunan dapat berjalan lebih mandiri dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Amiruddin juga menyinggung wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait optimalisasi PAD. Ia menyatakan siap mengajukan usulan resmi secara tertulis kepada pimpinan DPRD apabila dinilai diperlukan sebagai langkah pemantik untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah.
“Jika memang belum ada target maksimal, Pansus ini bisa menjadi pemicu agar potensi PAD yang selama ini ada dapat digali dan dimaksimalkan,” pungkasnya.
