Damkarnews.com, MARTAPURA,- Persoalan anggaran stunting yang mencapai Rp 118 Miliar berbuntut panjang, bukan hanya di kalangan eksekutif dan legislatif, bahkan jadi buah bibir di kalangan Masyarakat Kabupaten Banjar, karna anggarannya besar, stunting nya malah naik, Jumat (07/6/2024)
Sementara itu H Muhammad Rofiqi, yang juga sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar, menegaskan agar penggunaan anggaran stunting tidak dilakukan dengan ugal ugalan apalagi sampai dikorupsi, karena diperuntukannya bagi masyarakat miskin, Rabu (05/6/2024).
Hal tersebut, di sampaikan dirinya sebagai bentuk keprihatinan atas penggunaan anggaran stunting di daerahnya yang terkesan tidak transparan.
“DPRD Kabupaten Banjar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan bertujuan meminta penjelasan kepada Kepala Dinas Sosial, tetapi tidak mendapat penjelasan yang riil, diperparah nya lagi dengan prilaku kepala dinas yang walk out dari RDP,” jelas Rofiki.
Dia menjelaskan, pihaknya ingin menyandang data di lapangan yang didapat DPRD dengan data yang dimiliki pihak eksekutif terkait penggunaan anggaran pencegahan stunting.
“Dari data yang didapat DPRD Banjar, bahwa penanganan stunting tidak maksimal, padahal anggarannya sekitar Rp 120 Miliar, kami dapat data di lapangan, bahwa untuk meningkatkan gizi anak-anak cuma diberi pisang dan air mineral saja, ini kan perlu kita klarifikasi agar jelas fakta sebenarnya,” ungkapnya.
Rofiqi juga menegaskan, bahwa sangat penting penanganan stunting, karena itu harus dikelola dengan benar dan tidak terkesan ugal-ugalan.
”Penanganan dan pencegahan stunting itu harus dilakukan secara benar dan masif. Tidak bisa dilakukan dengan ugal – ugalan, lebih banyak rapat atau studi banding tanpa pemberian gizi yang maksimal,” pungkas Rofiqi.
