Damkarnews.com, MARTAPURA,- Sering nya tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar, yang digelar oleh Komisi III, Kepala Dinas Komonikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKSIP) Kabupaten Banjar HM Aidil Basith jadi sorotan.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banjar Abdul Razak menjelaskan, seringnya mangkir HM Aidil Basith, dikarnakan melakukan kegiatan keluar daerah.
“Memang dirinya selalu beralasan keluar daerah, untuk ini bisa kita toleransi, namun nanti RDP kita laksanakan kembali, kita lihat seperti apa, kita tunggu lagi alasan nya apa,” ujarnya, Kamis (27/2/2025).
Lebih lanjut dikatakannya, sudah empat kali Kepala DSKIP Kabupaten Banjar tidak hadir di gelaran RDP yang dilaksanakan Komisi III, namun alasan pertama nya keluar daerah menemui pemerintah pusat.
“Kegiatan RDP yang di gelar Komisi III sering bebenturan dengan kegiatan beliau keluar daerah, ya mungkin kordinasi, namun alasan nya itu-itu saja,” jelas politisi Partai Golkar ini.
Sementara itu Hasan Hamdan wakil ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, mengungkapkan mangkirnya HM Aidil Basith sebanyak empat kali di RDP karna kegiatan keluar daerah.
“Ketidak hadiran HM Aidil Basith karna selalu kunjungan keluar dareah (Perjalanan Dinas), namun nanti kedepan nya beliau tetap berhalangan hadir, kita akan rapat di kantor DKSIP,” terangnya.
Kepala DKSIP Kabupaten Banjar HM Aidil Basith, saat dikomfirmasi terkait ketidak hadiran nya sebanyak empat kali dalam RDP dengan Komisi III, dirinya berdalih, jika urusan dirinya keluar daerah mengkoordinir pengadaan Base Transceiver Stationa (BTS) di Jakarta.
“Bagi saya tidak ada istilah mangkir, kan masih bisa diwakil kan ke Sekretaris dan juga Kepala Bidang (Kabid), lagi pula keluar daerah harus ada surat tugas,” paparnya.
Lagi pula, terangnya, kegiatan dirinya keluar daerah menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama agar Kabupaten Banjar merdeka sinyal, menurutnya saat ini pemerintah daerah sangat membutuhkan BTS.
“Sebenar nya tidak harus Kadis yang hadir, tapi siapa yang membutuhkan, mengingat karna ini ususan dengan pusat. Coba bayangkan di Kalimantan Selatan berhasil membawa 47 BTS, minimal 10 BTS untuk kita, dan ini sudah direspond oleh pemerintah pusat,” bebernya.(Srf)
