Damkarnews.com, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar memastikan penanganan kondisi Jembatan Aramco di Kecamatan Pengaron terus berproses setelah kerusakan pada akses vital tersebut sempat viral di media sosial dan memicu kekhawatiran masyarakat.
Saat ini, penanganan jembatan yang mengalami penurunan pondasi tengah memasuki tahap finalisasi perencanaan teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menjamin keselamatan pengguna jalan sekaligus menjaga kelancaran akses transportasi pada jalur penghubung Kecamatan Pengaron dan Kertak Empat.
Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh tim teknis, pondasi jembatan diketahui mengalami penurunan sekitar 20 sentimeter. Kondisi ini diduga terjadi akibat gerusan arus sungai saat banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada awal tahun 2026.
Meski demikian, hasil pengecekan menunjukkan bahwa struktur utama jembatan berbahan baja masih dalam kondisi utuh dan tidak mengalami kerusakan serius.
Sejak awal terdeteksi adanya perubahan kondisi tersebut, Dinas PUPRP Kabupaten Banjar langsung melakukan sejumlah langkah antisipatif. Mulai dari kajian teknis di lapangan, penyelidikan kondisi tanah, hingga pemasangan rambu peringatan serta tanda pengaman untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan.
Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Banjar Anna Rosida Santi melalui Kepala Bidang Bina Marga Jimmy mengatakan, saat ini pemerintah daerah masih menunggu pemaparan hasil perencanaan dari konsultan.
“Insya Allah besok Senin (16/3/2026) kami meminta konsultan perencana melakukan ekspose hasil perencanaannya. Hasil tersebut nantinya menjadi dasar pelaksanaan penanganan fisik di lapangan,” ujarnya, Minggu (15/3/2026).
Selain kondisi jembatan, pemerintah daerah juga melakukan pemantauan terhadap titik longsor pada ruas Jalan Pengaron–Kertak Empat yang berada tidak jauh dari lokasi jembatan. Hal ini dilakukan agar penanganan yang disiapkan dapat mencakup keseluruhan kondisi infrastruktur di kawasan tersebut.
Dari hasil asesmen teknis awal, kebutuhan anggaran untuk memperbaiki pondasi jembatan diperkirakan mencapai Rp4 hingga Rp5 miliar. Namun dengan mempertimbangkan tahapan perencanaan pembangunan daerah serta ketersediaan anggaran, pekerjaan fisik jembatan direncanakan diusulkan melalui program pembangunan daerah pada APBD Tahun 2027.
Sementara itu di tingkat kewilayahan, Plt Camat Pengaron Heryanto mengatakan pihak kecamatan bersama pemerintah desa tengah mengkaji kemungkinan penggunaan jalur alternatif melalui jalan desa di wilayah Kertak Empat.
“Sudah dipasangi rambu untuk angkutan berat juga sudah dialihkan lewat jalan Desa Kertak Empat,” jelasnya.
Namun demikian, penggunaan jalur tersebut masih memerlukan koordinasi lanjutan agar tetap memperhatikan kemampuan daya dukung jalan desa.
Pemerintah Kabupaten Banjar juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat melintasi kawasan tersebut serta mematuhi rambu-rambu peringatan yang telah dipasang.
Pembatasan muatan kendaraan, khususnya angkutan berat, diharapkan dapat mengurangi potensi risiko terhadap struktur jalan maupun jembatan hingga proses perbaikan dilakukan.
Sebelumnya diberitakan, kondisi jembatan di Kecamatan Pengaron mengalami perubahan cukup signifikan. Selain badan jembatan yang terlihat turun, jalan penghubung di sisi jembatan juga tampak retak dan bergelombang.
Pantauan di lapangan menunjukkan retakan cukup jelas pada permukaan jalan menuju jembatan. Di beberapa titik, lapisan aspal terlihat terbelah dan mengalami penurunan yang diduga dipicu oleh pergeseran tanah serta beban kendaraan yang melintas setiap hari.
Jembatan ini merupakan akses vital masyarakat yang menghubungkan beberapa kecamatan, yakni Pengaron, Sungai Pinang, dan Sambung Makmur. Jalur tersebut memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas harian warga, distribusi hasil pertanian, hingga pergerakan ekonomi masyarakat.
Kerusakan yang terjadi pun menimbulkan kekhawatiran warga karena berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara roda dua.
“Kami minta ada perhatian serius dari pemerintah, jangan menunggu sampai ada korban,” ujar salah seorang warga yang melintas di lokasi.
Sementara itu, Plt Camat Pengaron Haryanto sebelumnya juga menyampaikan bahwa pihak kecamatan telah melaporkan kondisi tersebut kepada Dinas PUPRP Kabupaten Banjar sejak akhir tahun lalu.
Ia menjelaskan, laporan pertama disampaikan pada 26 Desember 2025 bersamaan dengan kondisi gorong-gorong yang hampir putus di kawasan tersebut. Gorong-gorong tersebut kini telah diperbaiki oleh pemerintah daerah.
Selanjutnya, laporan terkait penurunan jalan kembali disampaikan pada 4 Januari 2026, dan langsung ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan oleh Dinas PUPRP Kabupaten Banjar bersama Pemerintah Desa Pengaron.
Sebagai langkah awal, petugas memasang rambu-rambu peringatan, police line, serta tanda pengaman agar pengguna jalan lebih berhati-hati saat melintas di sekitar jembatan.
Hingga kini, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi teknis sambil menunggu tahapan perencanaan selesai, mengingat jalur tersebut merupakan akses utama menuju Kecamatan Pengaron dan Sungai Pinang dengan volume lalu lintas yang cukup padat. (Srf)
