Damkarnews.com, BANJAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar mengambil langkah cepat menyikapi berkembangnya isu publik terkait pembangunan Rumah Sakit (RS) Tipe D di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut. Ketua DPRD Kabupaten Banjar, H. Agus Maulana, menegaskan pentingnya klarifikasi terbuka agar informasi yang beredar di masyarakat tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Maraknya pemberitaan yang menyebut proyek strategis milik Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar tersebut “mangkrak” dinilai perlu disikapi secara institusional. Untuk itu, Agus Maulana langsung menginstruksikan Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar agar segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan sebagai mitra kerja.
“Saya menyayangkan munculnya opini seolah-olah pembangunan RS Tipe D ini terhenti tanpa kejelasan. Karena itu, Komisi IV saya minta segera melakukan RDP dengan Dinas Kesehatan agar persoalannya terang dan tidak berkembang ke arah yang negatif,” ujar Agus saat dikonfirmasi, Kamis (29/1/2026).
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan program strategis daerah tetap berjalan sesuai perencanaan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ia menilai, keterbukaan informasi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Agus Maulana yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar menegaskan bahwa pembangunan RS Tipe D Gambut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar dalam memperkuat akses dan kualitas layanan kesehatan, khususnya bagi warga Kecamatan Gambut dan wilayah sekitarnya.
“Rumah sakit ini bukan hanya untuk pelayanan kesehatan rujukan, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang ke depan dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjar,” jelasnya.
Diketahui, pembangunan RS Tipe D tersebut berdiri di atas lahan seluas kurang lebih dua hektare di Kelurahan Gambut. Lahan itu merupakan hibah dari tokoh masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Banjar sebagai wujud dukungan terhadap peningkatan pelayanan kesehatan publik.
Melalui RDP yang akan digelar dalam waktu dekat, DPRD Kabupaten Banjar berharap seluruh kendala yang ada dapat teridentifikasi secara jelas, progres pembangunan kembali optimal, serta kepercayaan masyarakat terhadap program prioritas pemerintah daerah tetap terjaga.*Srf
