Damkarnews.com, BANJAR – Polemik pembangunan Rumah Sakit (RS) Tipe D di Kabupaten Banjar kian memanas. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, H. Irwan Bora, melontarkan kritik keras dan blak-blakan, menyebut proyek tersebut sudah berada di titik “buah simalakama” dan menjadi preseden buruk tata kelola pembangunan daerah.
Kritik tajam itu disampaikan Irwan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) unsur pimpinan komisi DPRD Kabupaten Banjar bersama SKPD terkait, Sabtu (7/2/2026). Rapat tersebut juga dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Banjar, H. Ikhwansyah.
Irwan menilai, pemerintah daerah terkesan lamban dan abai terhadap keluhan publik yang terus bermunculan. DPRD, kata dia, sudah terlalu sering memberi peringatan, namun persoalan justru semakin kusut.
“Ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Pemerintah daerah jangan hanya menonton. Inspektorat harus segera turun ke lapangan, jangan menunggu masalah membusuk,” tegas Irwan dengan nada keras.
Tak berhenti di situ, Irwan juga membidik Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa yang dinilai menjadi sumber utama kekacauan proyek. Mekanisme penentuan pemenang lelang dipertanyakan secara terbuka oleh DPRD karena dianggap sarat kejanggalan.
“Kami menemukan indikasi yang sangat serius. Bagaimana mungkin pihak yang sudah bermasalah, bahkan masuk daftar hitam, justru diloloskan dan dimenangkan? Ini tanda tanya besar dan sangat mencurigakan,” ujar Irwan pedas.
Ia menyinggung secara spesifik proyek di kawasan Bukit Sukumpul yang disebut-sebut telah berstatus blacklist, namun tetap diberi ruang. Menurutnya, ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan cerminan buruknya pengawasan dan profesionalisme Pokja.
“Cukup ini yang pertama dan terakhir. Jangan sampai kejadian memalukan seperti ini terus berulang,” sentilnya.
Irwan juga menyoroti dugaan minimnya keterlibatan SKPD dalam proses pengadaan. DPRD mempertanyakan apakah SKPD hanya menerima hasil akhir tanpa dilibatkan dalam proses krusial penentuan pemenang lelang.
“Jangan sampai SKPD hanya disuruh menerima hasil, seperti membeli kucing dalam karung. Proses ini harus dibuka, harus transparan,” tegasnya lagi.
Secara terbuka, Irwan mengaku dirinya pun ikut dirugikan akibat buruknya kinerja Pokja. Aspirasi masyarakat yang ia perjuangkan disebut gagal terealisasi tepat waktu pada 2025, padahal proyek tersebut sangat dibutuhkan, terutama saat momentum kegiatan besar seperti haul.
“Saya sangat kecewa. Ini bukan sekadar proyek mangkrak, ini menyangkut kebutuhan masyarakat yang mendesak,” ungkapnya.
Irwan menegaskan, seluruh kritik dan temuan tersebut telah disampaikan secara resmi dalam forum RDP sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Ia meminta pemerintah daerah tidak lagi menutup mata dan menjadikan persoalan ini sebagai alarm keras untuk pembenahan total.
“Ini harus jadi evaluasi besar bersama. Jangan sampai kesalahan yang sama terus dipelihara dan diulang,” pungkasnya.*Srf/Asy
