Damkarnews.com, BANJAR,- Usai Rapat Koordinasi (Rakor) besama Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Banjar, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) dan juga Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Banjar. Selasa (15/7/2025) siang. Wakil ketua I DPRD Kabupaten Banjar H Irwan Bora pertanyakan Pokok Pikiran (Pokir) ke DPRKPLH Kabupaten Banjar.
Dirinya menduga DPRKPLH telah melakukan permainan. Karena dirinya mengetahui proyek hasil dari aspirasi masyarakat yang diserap dalam kegiatan reses telah berproses lelang atau tender di pengadaan barang dan jasa tanpa koordinasi.
”Tadi kita menggelar Rakor, bersama stakholeder terkait termasuk DPRKPLH Kabupaten Banjar, dan menanyakan terkait aspirasi yang diperjuangkan kawan-kawan di DPRD,” ujarnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, karena hal itu merupakan janji politik dalam pelaksanaan reses yang konstituen. Diduga ada kejanggalan dan terjadi miskomonikasi seperti yang terjadi di DPRKPLH Kabupaten Banjar ini, karena tidak melakukan koordinasi kepada pemilik Pokir.
”Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait harusnya melakukan koordinasi bahwa aspirasi yang dititipkan kawan-kawan di DPRD akan diproses lelang atau akan dilakukan penunjukan langsung (PL), karena mereka selaku pengguna anggaran, jangan sampai tidak tekoordinasi,” tambah H Irwan Bora.
Menurutnya, dengan tidak tekoordinasi nya hal tersebut dapat menimbulkan keributan antara anggota DPRD lainnya, apalagi sama satu Dapil, sehingga jangan sampai aspirasi anggota DPRD didiamkan, menurutnya, aspirasi bentuk pencitraan anggota DPRD terhadap konstituen dapat diperjuangkan.
”Pokir merupakan janji politik saat pelaksanaan reses, dan ini dilindungi undang-undang, kalau sampai tidak terealisasi kita bisa disumpahi masyarakat, apalagi tiba-tiba terealisasi tanpa adanya pemberitahuan, apakah ada udang dibalik batu?,” ungkapnya.
Dirinya juga sangat menyayangkan, saat digelarnya rapat koordinasi tersebut, Kepala DPRKPLH Kabupaten Banjar Akhmad Bayhaqie dan Kepala Bidang (Kabid) Penyediaan Perumahan DPRKPLH Kabupaten Akhmad Rizkon tidak hadir, hanya dihadiri Kepala Seksi (Kasi) nya saja.
“Saat rapat koordianasi selanjutnya, saya berharap Kepala Dinas (Kadis) serta Kabid dapat berhadir, sebagai panglima dan punggawa harus nya koorperatif, untuk sama-sama menyamakan presefsi. Kita tidak bermaksud apa-apa, hanya hanya ingin melakukan koordinasi supaya segalanya dimudahkan dan berjalan lancar, namun kalau ada yang merasa dirugikan akibat sering melakukan koordinasi melalui telpon, Saya siap mengantikan uang pulsanya,” terangnya.
Dirinya juga nanti meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Bupati Banjar, agar melakukan evaluasi terhadap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait. Menurutnya sinergi antar lembaga eksekutif dan legislatif sangat penting.
”Kalau miskomunikasi dan tidak harmonis tentu perlu dievaluasi. Kita hanya membutuhkan koordinasi agar tidak menimbulkan dugaan ada yang ‘main-main’ tapi ini baru dugaan ya, karna mereka berdua saat rapat koordinasi tadi tidak hadir,” pungkas Politisi Partai Gerindra ini.
