Damkarnews.com, BANJAR,- Kabupaten Banjar memiliki angka terbesar Anak Tidak Sekolah (ATS) se Kalimantan Selatan (Kalsel) mencapai 12.752 anak per Mei 2025.
Hal ini dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar HM Hilman, saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakoor) Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) tingkat daerah, di Aula Barakat Martapura, Kamis (26/6/2025) siang.
“Berdasarkan data Verifikasi dan Validasi Drop Out (Verval DO) ATS di Kabupaten Banjar tertinggi di Kalsel, dan ini disebabkan oleh banyaknya peserta pendidikan keagamaan nonformal yang tidak tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga dikategorikan sebagai ATS.,” ujarnya.
HM Hilman juga mengatakan. Jika permasalahan tersebut dapat diselesaikan maka akan menjadi trigger atau pemicu yang besar untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Banjar.
“Kita sudah melakukan verifikasi dan validasi sejak 25 Mei 2025, dan hasilnya cukup signifikan. Jumlah anak tidak sekolah menurun dari 12.000 menjadi 10.000. Artinya, data ini bisa kita benarkan, karena sebagian besar mereka sebenarnya bersekolah namun tidak tercatat secara resmi,” ujar Hilman.
Dia juga menambahkan, strategi penanganan ATS akan dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) yang disusun sebagai peta jalan solusi jangka panjang.
“Hasil verifikasi ini menjadi dasar kebijakan. Dengan perencanaan yang matang, 90 persen keberhasilan bisa tercapai,” tambah HM Hilman.
Pemerintah Kabupaten Banjar, ungkapnya, perlu melakukan pendekatan terhadap lembaga pendidikan keagamaan yang tidak masuk dalam data EMIS (Education Management Information System). Sebab pemerintah sudah mengatur pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan EMIS agar pendidikan standar.
“Mereka nantinya dapat meneruskan ke kurikulum melalui kesetaraan. Jadi, ada berbagai macam strateginya, begitu juga untuk anak yang putus sekolah faktor ekonomi,” jelasnya
Ia berharap, Satun Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait yang membidangi ekonomi harus bergerak dengan menggandeng lembaga lain, atau swasta. Karena itu perlu dibentuk Tim agar lebih terarah dan Rapid Application Development (RAD) untuk mencapai tujuan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Hj Liana Penny, menyatakan bahwa pembentukan Tim Koordinasi ATS ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan. Tujuannya adalah agar seluruh program lintas sektor dalam penanganan ATS dapat terkoordinasi secara komprehensif.
“Saya yakin seluruh SOPD sudah berkontribusi dalam meningkatkan IPM, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan. Namun dengan adanya tim ini, upaya kita bisa lebih terarah dan menyeluruh,” jelas Liana.
Foto Tampilan : detik.com
