Damkarnews.com, BANJAR – Upaya melindungi anak di tengah derasnya arus digital menjadi sorotan utama Pemerintah Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring (E-Monev) Intern Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2026, yang digelar di Guest House Sultan Sulaiman Martapura, Senin (6/4/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi rutin, tetapi juga momentum memperkuat strategi perlindungan anak di tengah tantangan zaman.
Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Layak Anak bukan sekadar program administratif, melainkan komitmen jangka panjang yang harus dijalankan secara terpadu.
“Anak adalah penentu masa depan daerah. Karena itu, kita harus memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan secara optimal,” ujarnya.
Sebagai Pengarah Gugus Tugas KLA, ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap capaian indikator di seluruh klaster, termasuk kelengkapan data dan dokumen yang menjadi syarat penilaian nasional.
Namun di balik upaya tersebut, berbagai persoalan masih membayangi. Kasus kekerasan terhadap anak, eksploitasi, hingga perkawinan usia dini menjadi tantangan serius yang membutuhkan penanganan lintas sektor.
Menjawab tantangan itu, Kepala Dinsos P3AP2KB Banjar, Erny Wahdini, menyoroti pentingnya pengawasan penggunaan teknologi, khususnya gawai pada anak.
Menurutnya, kebijakan pembatasan penggunaan gawai bagi anak di bawah 16 tahun merupakan langkah strategis untuk mencegah dampak negatif digitalisasi.
“Kami mendukung penuh. Ini bukan pelarangan, tetapi pengaturan agar anak lebih bijak dalam menggunakan teknologi,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas pendidikan, organisasi perangkat daerah (OPD), serta forum anak untuk melakukan sosialisasi. Dalam waktu dekat, langkah konkret akan diperkuat melalui rapat koordinasi, termasuk pengembangan sekolah ramah anak dan edukasi kepada orang tua.
Meski ada pembatasan, Erny memastikan proses pembelajaran daring tetap berjalan normal. Fokus kebijakan lebih diarahkan pada pembatasan akses terhadap konten yang tidak sesuai usia anak, bukan menghambat akses pendidikan.
Pemkab Banjar juga tetap mendorong pemanfaatan media sosial dan teknologi secara positif melalui program edukatif yang terintegrasi dalam konsep KLA.
Melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan kebijakan yang adaptif, Pemerintah Kabupaten Banjar optimistis implementasi Kabupaten Layak Anak akan semakin matang, sekaligus mampu menjawab tantangan perlindungan anak di era digital.
