Damkarnews.com, BANJAR,– Komisi II DPRD Kabupaten Banjar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Daerah dan Perumda Pasar Bauntung Batuah (PBB), Kamis (4/11/2025), untuk membahas draft penyertaan modal daerah tahun anggaran 2025–2026. Agenda ini menyoroti pengalihan sejumlah aset daerah berupa bangunan kantor dan pasar kepada Perumda PBB.
Wakil Ketua Komisi II, Rahmat Saleh, menyampaikan bahwa rapat menyepakati penyertaan modal berupa bangunan kantor Perumda PBB. Namun sejumlah pasar masih menunggu pembahasan lanjutan karena dinilai belum potensial untuk dikelola.
“Dari 13 pasar yang direkomendasikan BPK, ada empat yang belum memenuhi aspek kelayakan, yaitu Pasar Aluh-Aluh, Sungai Bakung, Jambu Burung, dan Sambung Makmur. Ini harus dikaji ulang agar tidak menjadi beban bagi Perumda,” jelas Rahmat.
Ia juga memaparkan bahwa sebelumnya pemerintah daerah telah menyertakan modal berupa barang senilai Rp875 miliar yang mencakup 21 pasar. Tahun ini, fokus penyertaan modal lebih diarahkan pada bangunan kantor Perumda PBB yang bernilai sekitar Rp2,67 miliar. Raperda penyertaan modal dipastikan masih akan dievaluasi dalam satu kali pembahasan tambahan.
Direktur Utama Perumda PBB, Rusdiansyah, menegaskan bahwa penyertaan modal mencakup seluruh bangunan kantor lantai satu dan dua yang tetap difungsikan sebagai pusat operasional pengelolaan pasar. Terkait pemeliharaan maupun rencana rehabilitasi bangunan, pihaknya akan melakukan koordinasi lanjutan dengan Komisi II dan pemerintah daerah.
Mengenai empat pasar yang dinilai tidak potensial, Rusdiansyah menyatakan Perumda menunggu hasil kajian pemerintah.
“Jika dari hasil kajian ternyata lebih bermanfaat dikelola desa, maka kami siap mengikuti arahan pemerintah demi mendukung perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Pembahasan penyertaan modal ini diharapkan menghasilkan kebijakan yang tepat dan tidak membebani Perumda, sekaligus memastikan pengelolaan aset daerah dapat memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Banjar.
