Damkarnews.com, BANJAR – Kondisi bangunan SDN Keraton 3 di Komplek Batuah, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, menuai sorotan. Di tengah keluhan pihak sekolah terkait kerusakan yang dinilai membahayakan, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar akhirnya angkat bicara.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Hj. Liana Penny, menegaskan pihaknya perlu memberikan klarifikasi agar informasi yang beredar di masyarakat tidak menimbulkan persepsi yang keliru.
Menurutnya, usulan yang diajukan SDN Keraton 3 pada tahun 2024 bukan untuk rehabilitasi ruang kelas, melainkan pembangunan dan perbaikan fasilitas toilet.
“Pemerintah daerah sudah memberikan respon nyata melalui realisasi bantuan pada Tahun Anggaran 2025 yang difokuskan pada pembangunan fasilitas sanitasi,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu (8/4/2026) sore.
Ia juga menjelaskan, berdasarkan hasil pendataan teknis oleh tim ahli bangunan, kondisi sekolah tersebut masih tergolong kerusakan ringan, sehingga belum masuk dalam prioritas rehabilitasi berat maupun total.
“Perbaikan komponen non-struktural seperti plafon masih dapat ditangani pihak sekolah melalui optimalisasi Dana BOS,” tambahnya.
Lebih lanjut, Liana Penny menegaskan bahwa penyaluran bantuan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan, aspek keselamatan, serta keterbatasan anggaran daerah.
“Intervensi anggaran difokuskan pada sekolah dengan kerusakan sedang hingga berat yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan proses pembelajaran,” jelasnya.
Ia pun berharap seluruh pihak, termasuk DPRD, dapat mendukung kebijakan tersebut secara objektif melalui fungsi penganggaran dan pengawasan.
Di sisi lain, kondisi di lapangan justru memunculkan kekhawatiran. Sekilas, bangunan SDN Keraton 3 memang tampak kokoh dari luar. Namun di dalam ruang kelas, dinding terlihat retak di sejumlah bagian, sementara plafon tampak tambal sulam.
Kepala SDN Keraton 3, Asiah, mengungkapkan bangunan yang berdiri sejak era Soeharto tersebut kini mulai lapuk, terutama pada bagian atas.
“Kayu-kayunya sudah ada yang jatuh, meskipun di luar bangunan. Tapi tetap saja itu berbahaya,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Karena khawatir terhadap keselamatan siswa dan guru, pihak sekolah terpaksa melakukan perbaikan seadanya menggunakan dana BOS, khususnya untuk menambal plafon yang rusak.
Namun, langkah tersebut dinilai hanya solusi sementara.
Asiah juga mengaku telah berulang kali mengajukan permohonan perbaikan, bahkan sejak sebelum dirinya menjabat. Pengajuan terakhir dilakukan pada 2024, namun hingga kini belum membuahkan hasil.
“Sudah pernah diajukan, bahkan dari pihak kelurahan juga ikut membuat proposal. Tapi sampai sekarang tidak ada respon,” ungkapnya.
Tak hanya soal bangunan, minimnya sistem drainase membuat halaman sekolah kerap tergenang air saat hujan turun.
Padahal, dengan jumlah siswa mencapai 131 orang, serta fungsi tambahan sebagai tempat menginap jemaah saat haul Abah Guru Sekumpul, kondisi tersebut dinilai jauh dari kata layak.
Kini, perbedaan antara hasil penilaian teknis dan kondisi nyata di lapangan menjadi sorotan. Pihak sekolah pun berharap ada perhatian lebih serius, sebelum kerusakan yang dianggap “ringan” berubah menjadi ancaman nyata bagi keselamatan.*Srf
