Damkarnews.com, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Banjar kembali menorehkan prestasi dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Kali ini, Pemkab Banjar meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI) Award 2025 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan tema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045.”
Penghargaan tersebut diterima langsung Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi dari Menteri PANRB Rini Widyantini di Kantor Kementerian PANRB, Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (11/2/2026) pagi. Turut mendampingi Sekretaris Daerah H Yudi Andrea, Asisten Administrasi Umum Rakhmat Dhany, Inspektur HM Riza Dauly, Kepala Bappedalitbang Nashrullah Shadiq, Plt Kepala Disdukcapil Hayatun Nufus, serta Kepala Bagian Organisasi Santi Nurlela.
Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa reformasi birokrasi menjadi fondasi penting dalam membangun zona integritas dan memperkuat kapasitas negara. Menurutnya, birokrasi harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkeadilan.
“Jika ingin membangun peradaban unggul, maka reformasi birokrasi harus diperkuat. Kapasitas negara akan semakin kokoh dan kualitas kebijakan pemerintah akan meningkat,” ujar Rini.

Ia juga menekankan bahwa pemerintah saat ini tengah mendorong transformasi layanan publik berbasis digital sebagai langkah strategis mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
Usai menerima penghargaan, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil komitmen kuat Bupati Banjar H Saidi Mansyur bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Banjar meraih penghargaan SAKIP dengan predikat naik menjadi BB Tahun 2025. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banjar juga mendapatkan penghargaan hasil evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM,” ungkap Habib Idrus.
Menurutnya, predikat tersebut menjadi bukti kesungguhan seluruh perangkat daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemkab Banjar juga terus melakukan pembinaan dan monitoring agar pembangunan Zona Integritas tidak hanya berhenti pada pencapaian predikat, tetapi menjadi budaya kerja berkelanjutan.
Ia berharap keberhasilan Disdukcapil dapat menjadi motivasi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat integritas dan akuntabilitas.
“Ke depan, kami berharap semakin banyak OPD yang meraih predikat WBK dan WBBM sebagai bagian dari komitmen reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi,” pungkasnya.
Adapun tujuh pemerintah daerah penerima penghargaan SAKIP dan ZI Award 2025, yakni Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Balikpapan, Pemerintah Kota Palangkaraya, Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kabupaten Demak, dan Pemerintah Kabupaten Subang.




