Damkarnews.com, BANJAR – Penanganan banjir di Kabupaten Banjar kembali menuai sorotan publik. Kali ini, bukan semata soal distribusi bantuan, melainkan cara pemerintah daerah mengomunikasikan kebijakan di tengah kondisi warga yang masih berjibaku dengan dampak banjir.
Polemik mencuat setelah pernyataan Kepada Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar Erny Wahdini terkait keterbatasan penyaluran makanan dari dapur umum dinilai kurang berempati. DPRD Kabupaten Banjar pun bereaksi dan mengingatkan agar pejabat publik lebih sensitif dalam menyampaikan pernyataan ke ruang publik.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Banjar, Hj Helda Rina, menyatakan keprihatinannya atas polemik tersebut. Menurutnya, dalam situasi bencana, masyarakat membutuhkan dukungan moral dan ketenangan, bukan pernyataan yang berpotensi menimbulkan keresahan.
“Di saat masyarakat sedang kesusahan karena banjir, sebaiknya pejabat publik lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan,” ujar Helda, Selasa (7/1/2026).
Ia menegaskan, DPRD memahami keterbatasan anggaran dan kemampuan pemerintah daerah. Namun, hal itu tidak boleh disampaikan dengan narasi yang terkesan menyudutkan warga terdampak.
Pemerintah daerah sendiri menerapkan sistem prioritas dalam penyaluran bantuan makanan, dengan fokus pada pengungsi dan warga yang dinilai paling terdampak. Saat ini, dapur umum beroperasi di sejumlah kecamatan dengan dukungan lintas instansi, meski di beberapa wilayah dilakukan penyesuaian pola distribusi.
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian publik adalah penghentian sementara dapur umum di Martapura Timur, yang kemudian dialihkan untuk melayani pengungsi di lokasi lain. Meski produksi makanan tetap berjalan ribuan bungkus per hari, kebijakan selektif penerima bantuan memicu beragam tanggapan dari masyarakat.
DPRD menegaskan, di tengah kondisi darurat, pemerintah tidak hanya dituntut hadir melalui bantuan logistik, tetapi juga lewat komunikasi yang menyejukkan dan berkeadilan. Polemik ini menjadi pengingat bahwa empati adalah bagian penting dalam penanganan bencana, selain hitung-hitungan teknis dan anggaran.*Srf
