Damkarnews.com, BANJAR,– Banjir belum sepenuhnya surut, DPRD Kabupaten Banjar sudah pasang kuda-kuda. Komisi I DPRD Banjar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPBD Kabupaten Banjar, Jumat (2/1/2026) pagi, untuk membedah penanganan banjir yang kian meluas.
Ketua Komisi I DPRD Banjar, Amiruddin, menyebut RDP digelar atas inisiatif dewan sebagai bentuk tanggung jawab bersama menghadapi bencana yang tak kunjung usai.
“Dari laporan BPBD dan pantauan kami, banjir berdampak di 10 sampai 14 kecamatan. Kondisi paling parah terjadi di Martapura Barat, Martapura Timur, Sungai Tabuk, dan Cintapuri,” ujarnya.
Komisi I pun tak sekadar mendengar laporan. Sejumlah rekomendasi langsung disodorkan agar penanganan banjir tak setengah-setengah. Salah satu sorotan utama adalah penguatan sinergi antara DPRD dan BPBD, terutama dalam urusan anggaran dan kebijakan.
“Kalau mau penanganannya efektif, tidak bisa jalan sendiri-sendiri. DPRD juga punya peran di anggaran dan kebijakan,” tegas Amiruddin.
Dewan juga mengingatkan agar bantuan tidak terkesan “berlabel OPD”.
“Tidak ada lagi bantuan SKPD A atau SKPD B. Semua itu bantuan Pemerintah Kabupaten Banjar. Jangan terpetak-petak,” katanya.
Tak kalah penting, Komisi I mengusulkan pembentukan tim khusus percepatan penanggulangan banjir yang melibatkan seluruh SKPD terkait, mulai Bappeda, Dinas PUPR hingga Perkim.
“Normalisasi sungai harus jadi prioritas. Pendangkalan sungai ini salah satu biang kerok banjir. Termasuk penataan bantaran sungai dan reboisasi lahan terbuka serta bekas tambang liar,” ujar Amiruddin.
RDP juga menyinggung proyek Bendungan Riam Kiwa yang dinilai krusial untuk pengendalian banjir dan irigasi pertanian.
“Ini sangat urgent. Pertanian terganggu, musim tanam kacau. Pembebasan lahan harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Anggaran Tipis, Perahu Jangan Menganggur, Fakta lain yang mencuat, tambahan anggaran BPBD untuk penanganan bencana hanya sekitar Rp300 juta, itu pun khusus logistik.
“Tidak termasuk peralatan. Di APBD 2026 belum ada pengadaan perahu karet. Ini yang kami dorong di APBD Perubahan,” ungkap Amiruddin.
Saat ini BPBD juga menggandeng pihak swasta seperti Bank Kalsel dan BRI untuk menopang logistik.
Meski begitu, DPRD menegaskan belum dalam tahap menilai kinerja BPBD, melainkan mendorong optimalisasi agar kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan warga.
“Jangan sampai masyarakat merasa pemerintah tidak hadir,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Pelaksana BPBD Banjar, Yayan Daryanto, memastikan usai RDP pihaknya langsung melakukan sidak kesiapan personel dan logistik.
“Bantuan sudah berdatangan dari BNPB dan pihak swasta. Logistik cukup, tapi harus segera disalurkan. Jangan sampai numpuk di gudang,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keluhan warga soal perahu.
“Kalau warga datang minta perahu, itu kondisi darurat. Jangan ada perahu menganggur,” tegas Yayan.
Dampak Terus Meluas. Data hasil RDP mencatat banjir kini meluas ke 14 kecamatan, dengan rincian:
Rumah terdampak: 22.857 unit
Rumah terendam: 3.078 unit
KK terdampak: 37.884 KK
Jiwa terdampak: 107.284 jiwa
Data tersebut juga mencakup bencana angin puting beliung yang terjadi bersamaan.
“Status tanggap darurat tinggal beberapa hari lagi, sampai 5 Januari. Bantuan harus cepat turun supaya warga bisa segera pulih,” pungkasnya.
