Damkarnews.com, BANJAR,— Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan bahwa penanganan bencana banjir tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah semata. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar bantuan dapat menjangkau warga terdampak secara cepat dan merata.
Hal tersebut ditegaskan melalui surat edaran yang dikeluarkan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudhi Andrea, pada Sabtu (3/1/2026). Surat edaran tersebut mengajak Partai Politik (Parpol), Organisasi Masyarakat (Ormas), pihak swasta, perusahaan, hingga program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk berpartisipasi aktif dalam penanganan bencana banjir.
Ajakan ini sekaligus menjadi tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/533/KUM/2025 tentang peningkatan status bencana dari Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat Banjir, menyusul meluasnya wilayah terdampak di sejumlah kecamatan.
Melalui surat edaran tersebut, pemerintah daerah membuka ruang seluas-luasnya bagi Parpol, Ormas, dan dunia usaha untuk terlibat sesuai kemampuan masing-masing, baik melalui bantuan logistik, perlengkapan pendukung, maupun pengiriman relawan ke lokasi banjir.
Sekda Banjar Yudhi Andrea menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari strategi kolaborasi lintas sektor agar penanganan bencana berjalan lebih efektif.
“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri menghadapi banjir yang meluas. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak agar masyarakat terdampak benar-benar merasakan kehadiran negara dan semua elemen,” ujarnya.
Ia mengapresiasi sejumlah Parpol dan organisasi yang telah lebih dulu menyalurkan bantuan logistik ke lapangan. Namun, menurutnya, keterlibatan tersebut perlu terus diperluas agar seluruh wilayah terdampak dapat terlayani secara merata.
“Kita ingin menggerakkan semua pihak untuk bersama-sama hadir membantu masyarakat. Sudah ada Parpol dan organisasi yang menyalurkan bantuan, dan ini perlu terus ditingkatkan,” katanya.
Terkait distribusi bantuan, Yudhi Andrea mengakui masih terdapat beberapa titik yang belum sepenuhnya terjangkau. Hal itu disebabkan luasnya wilayah terdampak banjir, dengan sebagian besar desa di Kabupaten Banjar mengalami genangan.
“Kami terus berupaya menyalurkan bantuan secara bertahap dengan memprioritaskan wilayah yang terdampak paling parah,” jelasnya.
Selain bantuan logistik, Pemerintah Kabupaten Banjar juga menurunkan tim kesehatan yang bertugas setiap hari untuk memberikan pelayanan kesehatan serta membagikan obat-obatan kepada warga terdampak banjir. Data lokasi dan kontak petugas lapangan juga disiapkan untuk memudahkan koordinasi lintas pihak.
Untuk kebutuhan pengungsian, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah lokasi, di antaranya Aula Dinas Pendidikan yang saat ini telah digunakan. Apabila jumlah pengungsi terus bertambah, lokasi tambahan seperti Aula BKD dan Guest House juga disiapkan sebagai alternatif.
Pemerintah daerah juga memberikan fleksibilitas bagi warga yang memilih mengungsi ke rumah kerabat atau keluarga. Meski tidak berada di pos pengungsian, kebutuhan logistik mereka tetap akan disuplai. Sementara warga yang tidak memiliki tempat tinggal sementara akan difasilitasi sepenuhnya oleh pemerintah.
Pemkab Banjar berharap semangat sinergi dan gotong royong ini tidak hanya memperkuat penanganan banjir saat ini, tetapi juga menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai persoalan daerah ke depan.
“Dengan kolaborasi seluruh pihak, kami berharap penanganan bencana banjir dapat berjalan lebih optimal dan kebutuhan masyarakat terdampak bisa terpenuhi secara adil dan merata,” pungkas Yudhi Andrea.
