Damkarnews.com, BANJAR – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Sayyid Abu Bakar Bahasyim, menegaskan perlunya langkah serius, terukur, dan inovatif dalam penanganan banjir yang setiap tahun cenderung meningkat di wilayah Kabupaten Banjar. Ia menilai, penanganan banjir tidak boleh berhenti pada pola tanggap darurat semata, melainkan harus diarahkan pada solusi teknis jangka panjang yang didukung tata kelola bantuan yang efektif dan berkeadilan.
Penegasan tersebut disampaikan Bahasyim dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I dan Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Sabtu (10/1/2026). RDP dibuka oleh Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Banjar KH. Ali Murtadho, serta dihadiri Ketua Komisi I Amiruddin, Ketua Komisi IV Hj. Anna Rusiana, anggota kedua komisi, dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam forum tersebut, Bahasyim mengungkapkan bahwa pemerintah pusat, termasuk Presiden Republik Indonesia, telah memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah untuk melakukan optimalisasi pengerukan sungai sebagai salah satu langkah strategis pengendalian banjir.
“Presiden sudah menginstruksikan agar pemerintah daerah segera mencari kontraktor yang memiliki alat canggih untuk penyedotan sungai. Tidak hanya menggunakan ekskavator, tetapi juga mesin kerok agar pengerukan lebih efektif,” ujar Bahasyim.
Ia menambahkan, material hasil pengerukan sungai dapat dikelola melalui kerja sama dengan pihak kontraktor untuk dijual kembali. Dengan demikian, upaya normalisasi sungai tidak hanya berdampak pada pengurangan risiko banjir, tetapi juga memiliki nilai tambah secara ekonomi.
Selain aspek teknis, Bahasyim turut menyoroti persoalan distribusi logistik yang kerap menimbulkan masalah sosial di tengah masyarakat. Meski pasokan bantuan dari Dinas Sosial dinilai relatif mencukupi, sistem penyalurannya masih memerlukan pembenahan.
“Pembagian paket bantuan langsung ke rumah sering memicu persoalan. Bahkan ditemukan oknum yang menyimpan bantuan di rumah masing-masing ketika distribusi dialihkan ke titik logistik,” ungkapnya.
Menurutnya, penyaluran bantuan melalui dapur umum jauh lebih efektif dan berkeadilan dibandingkan pembagian paket sembako. Dapur umum dinilai mampu menjangkau warga terdampak secara merata sekaligus meminimalkan potensi konflik sosial di lapangan.
Namun demikian, keberlangsungan dapur umum juga membutuhkan dukungan operasional yang memadai. Bahasyim menyebut, selain bahan pangan seperti beras, mi instan, sarden, dan telur, dapur umum juga memerlukan perlengkapan pendukung seperti kertas pembungkus nasi dan kantong plastik dalam jumlah besar.
Ia juga menyoroti kesejahteraan petugas dapur umum yang mayoritas merupakan warga terdampak banjir dan tengah kehilangan mata pencaharian sementara.
“Petugas dapur umum ini bekerja dalam kondisi terbatas. Perlu dipikirkan juga kebutuhan kecil agar suasana tetap kondusif dan semangat mereka terjaga,” ujarnya.
Untuk wilayah yang terendam cukup dalam, seperti Sungai Tabuk dan Sungai Batang, Bahasyim mengusulkan terobosan inovatif berupa “Dapur Terapung”. Konsep ini menggunakan media pelampung dari styrofoam yang dirakit dengan rangka baja dan dilengkapi cor penahan panas kompor.
“Keunggulannya fleksibel karena mengikuti naik-turunnya air. Distribusi makanan bisa menggunakan jukung bermesin atau shoborat langsung ke rumah warga,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, membenarkan bahwa intensitas dan durasi banjir di Kabupaten Banjar cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Ia menilai, gagasan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Banjar sejalan dengan kebutuhan akan grand design penanganan banjir yang komprehensif.
“Normalisasi sungai melalui pengerukan memang pekerjaan besar, tetapi harus mulai dilakukan. Secara teknis nanti bisa dikoordinasikan dengan PUPR,” ujarnya.
Wasis juga menyampaikan kabar positif terkait rencana pembangunan Bendungan Riam Kiwa oleh Kementerian PUPR yang ditargetkan rampung dalam dua tahun ke depan. Bendungan tersebut diharapkan mampu mengendalikan debit air dari hulu dan menjadi solusi jangka panjang bagi daerah hilir.
“Ini menjadi angin segar dan tentu perlu kita dukung bersama agar segera terealisasi,” katanya.
Ia mengakui, wilayah seperti Cintapuri menjadi daerah dengan genangan banjir paling lama surut. Selama ini, BPBD masih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar korban banjir, sembari terus menjalin kolaborasi dengan perusahaan dan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam penanganan bencana.
Dengan kombinasi langkah teknis, inovasi lapangan, serta penguatan koordinasi lintas sektor, DPRD Kabupaten Banjar berharap penanganan banjir ke depan tidak lagi bersifat tambal sulam, melainkan mampu menghadirkan solusi berkelanjutan demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat terdampak.*Srf
