Damkarnews.com, BANJAR,- Keuangan daerah Kabupaten Banjar diproyeksikan mengalami penurunan signifikan pada tahun anggaran 2026. Anggota DPRD menyoroti hal ini dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) 2026.
Penurunan ini diduga kuat akibat adanya efisiensi gelombang kedua dari pemerintah pusat, yang berpotensi memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Anggota DPRD dari Fraksi NasDem, M. Norhusain, mengungkapkan bahwa target pendapatan daerah di tahun 2026 menurun menjadi Rp2,2 triliun lebih, jauh di bawah realisasi tahun 2025 yang mencapai Rp2,6 triliun lebih.
“Ini berarti terjadi penurunan sebesar Rp329 miliar atau sekitar 12,69 persen,” ucap Norhusain.
Ia menambahkan, total belanja daerah juga ikut turun sebesar Rp302 miliar, dari Rp3 triliun di tahun 2025 menjadi Rp2,7 triliun di tahun 2026.
Ketua Fraksi Partai Golkar, H. Abdul Razak, menggarisbawahi dampak dari pemangkasan TKD yang dapat memengaruhi belanja kegiatan hingga belanja pegawai. Ia menyarankan agar pemerintah daerah mencari sumber pendapatan lain.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Retribusi harus ditingkatkan dan dioptimalkan sebagai penunjang,” jelas Abdul Razak.
Meskipun kabar terakhir menyebutkan adanya kenaikan alokasi TKD dari pemerintah pusat untuk tahun 2026 menjadi Rp693 triliun, hal ini masih jauh di bawah realisasi tahun 2025 yang mencapai Rp864 triliun. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk menstabilkan kondisi keuangan.
