Dua Kali Absen RDP, Kadishub Banjar Akhirnya Hadir Bahas Anggaran Rp13,4 Miliar

Bagikan

Damkarnews.com, BANJAR – Komisi III DPRD Kabupaten Banjar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banjar untuk membahas alokasi dan evaluasi anggaran, Rabu (18/11/2026) siang.

Dalam rapat tersebut, salah satu perhatian utama adalah usulan pagu anggaran Dishub Kabupaten Banjar untuk Tahun Anggaran 2027 yang mencapai sekitar Rp13,4 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp6 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai, sedangkan Rp3,5 miliar diperuntukkan bagi sektor Penerangan Jalan Umum (PJU).

RDP dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, H. Irwan Bora. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kepala Dishub Kabupaten Banjar, I Gusti Nyoman Yudiana, yang akhirnya dapat memenuhi undangan rapat setelah sebelumnya dua kali tidak hadir dalam agenda RDP.

Irwan Bora mengatakan, pihaknya telah menerima penjelasan langsung dari kepala dinas terkait alasan ketidakhadirannya pada rapat sebelumnya.

“Alhamdulillah, saya berterima kasih tadi Kepala Dinas, Pak Nyoman sudah hadir. Beliau sudah menyampaikan sekaligus menjawab pertanyaan kami terkait kenapa kemarin dua kali tidak hadir pada saat rapat RDP. Ternyata ada urusan yang lebih sehingga beliau tidak bisa hadir dan baru hari ini bisa hadir,” ungkap Irwan Bora usai rapat.

Meski demikian, Komisi III menegaskan pembahasan anggaran belum berhenti sampai di situ. Dewan berencana menjadwalkan kembali pertemuan khusus untuk meminta laporan lebih terperinci mengenai potensi pendapatan daerah dari sektor perhubungan.

Menurut Irwan, pembahasan tersebut penting agar terdapat keseimbangan antara kemampuan pendapatan daerah dengan kebutuhan anggaran pembangunan dan pelayanan publik yang dijalankan Dishub.

“Kita akan menjadwalkan ulang kembali untuk menerima laporan dulu terkait apa pendapatan yang bisa diberikan kepada daerah. Sehingga kita tahu ada balance di situ. Ada anggaran pendapatan dan ada juga anggaran pembangunan yang ada di Dinas Perhubungan,” jelasnya.

Terkait wacana efisiensi hingga kemungkinan penolakan sejumlah anggaran fisik yang sebelumnya sempat mencuat, Irwan menyebut keputusan tersebut masih memerlukan pertimbangan lebih lanjut setelah mendengarkan penjelasan dari pihak dinas.

Ia berharap komunikasi antara legislatif dan eksekutif dapat berjalan lebih terbuka, sehingga setiap program yang diusulkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

Sementara itu, Kepala Dishub Kabupaten Banjar, I Gusti Nyoman Yudiana, menjelaskan bahwa dari usulan pagu anggaran sekitar Rp13,4 miliar untuk 2027, kurang lebih Rp6 miliar dialokasikan untuk pembayaran gaji PNS.

Selain belanja pegawai, perhatian Dishub juga diarahkan pada peningkatan pelayanan PJU dengan alokasi sekitar Rp3,5 miliar. Anggaran tersebut disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah daerah.

Namun, Nyoman mengakui anggaran yang tersedia masih belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan operasional pemeliharaan dan penanganan PJU di Kabupaten Banjar.

Pihaknya pun telah menyampaikan kekurangan kebutuhan anggaran tersebut kepada Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, dengan harapan dapat diperjuangkan agar pelayanan penerangan jalan kepada masyarakat semakin optimal.

“Kami terus berusaha melakukan perhitungan agar kebutuhan PJU ini bisa ditambah biayanya, sehingga cakupan wilayah serta kualitas pelayanannya bisa semakin baik,” ujarnya.

Di sisi lain, Nyoman memastikan belum ada rencana penambahan armada pendukung untuk tahun anggaran 2027. Hal itu lantaran keterbatasan anggaran yang tersedia,

sementara pagu yang diterima masih relatif sama dengan tahun sebelumnya.

Dengan adanya pembahasan tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Banjar berharap perencanaan anggaran Dishub ke depan tidak hanya berorientasi pada belanja rutin, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, penerangan jalan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Author: Damkarnews
Damkarnews