Pemkab Banjar Targetkan Pembebasan Lahan Sekolah Rakyat Rampung Desember 2026

Bagikan

Damkarnews.com, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar mulai mempercepat langkah menuju pembangunan Sekolah Rakyat. Salah satu upaya yang kini menjadi perhatian adalah mempercepat proses pengadaan tanah agar pembangunan fasilitas pendidikan tersebut dapat segera direalisasikan.

Keseriusan itu terlihat dalam Rapat Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Objek Pengadaan Tanah untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang digelar di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banjar, Senin (16/11/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa proses pengadaan tanah telah memasuki tahapan penting. Hasil inventarisasi dan identifikasi menjadi dasar untuk melanjutkan proses penilaian terhadap lahan yang akan dibebaskan.

Menurut Yudi, setelah tahapan penyerahan hasil inventarisasi dan identifikasi selesai, pemerintah daerah akan melanjutkan proses dengan menunjuk jasa penilai independen atau appraisal.

Hasil penilaian tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan besaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak, dengan melibatkan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar.

Pemkab Banjar menargetkan seluruh tahapan, mulai dari penilaian, pembayaran ganti kerugian hingga pembebasan lahan, dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada Desember 2026.

“Kita berharap seluruh tahapan bisa berjalan lancar sesuai timeline yang sudah direncanakan, sehingga proses pembebasan lahan dapat diselesaikan pada Desember mendatang,” ujar Yudi.

Adapun lokasi lahan yang disiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat berada di Desa Jingah Habang, Kecamatan Karang Intan, dengan luas sekitar 7,7 hektare.

Yudi menilai, dukungan dan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar menjadi bagian penting dalam mempercepat proses tersebut. Terlebih, BPN telah melakukan sejumlah langkah percepatan pelayanan administrasi yang berdampak langsung terhadap waktu penyelesaian tahapan pengadaan tanah.

Bahkan, pelayanan yang sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 14 hari kerja kini dapat dipangkas menjadi hanya lima hari kerja.

“Percepatan pelayanan ini tentu sangat membantu. Kami mengapresiasi dukungan BPN Kabupaten Banjar yang telah berupaya mempercepat proses administrasi sehingga tahapan pengadaan tanah bisa berjalan lebih efektif,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, Yudi turut didampingi Sekretaris Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Widya Wiri Utami. Hadir pula Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, Fery Fadly.

Author: Damkarnews
Damkarnews