Damkarnews.com, BANJAR – Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Banjar akan diperkuat melalui penyesuaian regulasi daerah. DPRD Kabupaten Banjar mulai membahas perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2018 tentang BPD, menyusul adanya perkembangan aturan nasional terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.
Perubahan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperjelas kedudukan, hak, kewajiban serta mekanisme kerja anggota BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, saat menyampaikan penjelasan Bupati Banjar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2018 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar, Rabu (11/11/2026).
Menurut Habib Idrus, perubahan regulasi tersebut merupakan langkah penting untuk menyesuaikan aturan daerah dengan perkembangan kebijakan di tingkat nasional, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.
“Perkembangan tersebut perlu diikuti dengan penyesuaian pengaturan di daerah agar terdapat keselarasan, kepastian hukum dan konsistensi antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyesuaian aturan tidak semata-mata untuk memenuhi tuntutan regulasi yang lebih tinggi. Pemerintah daerah juga mempertimbangkan berbagai kondisi dan kebutuhan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Banjar.
Dengan begitu, aturan baru nantinya diharapkan mampu menjawab persoalan di lapangan sekaligus memberikan landasan yang lebih kuat bagi BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Dalam Raperda tersebut, terdapat 10 materi pokok yang menjadi fokus perubahan. Di antaranya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD, masa keanggotaan dan periodisasi, persyaratan calon anggota, pemberhentian dan pemberhentian sementara, hingga mekanisme penggantian antarwaktu (PAW).
Selain itu, perubahan juga mencakup pengaturan hak anggota BPD, penghargaan purnatugas, laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, larangan dan kode etik, serta pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota BPD.
Habib Idrus berharap, pembaruan regulasi ini dapat mendorong BPD semakin optimal dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang turut memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat.
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Paripurna lantai 2 Gedung DPRD Kabupaten Banjar tersebut dipimpin Ketua DPRD H. Agus Maulana, didampingi unsur pimpinan lainnya. Turut hadir jajaran eksekutif dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Banjar.
