Damkarnews.com, BANJAR – Keamanan data pemerintahan tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP). Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Banjar dituntut memiliki tanggung jawab yang sama dalam melindungi informasi dan sistem digital yang dikelolanya.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, saat menghadiri sosialisasi Instrumen Pengukuran Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (IKASANDI) di Aula Barakat Martapura, Kamis (12/11/2026) pagi.
Menurut Habib Idrus, perlindungan data pemerintah, termasuk informasi milik masyarakat, harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah. Terlebih, perkembangan layanan pemerintahan berbasis digital juga diikuti meningkatnya tantangan dan risiko terhadap keamanan informasi.
Karena itu, setiap SKPD yang mengelola aplikasi maupun sistem informasi pemerintahan perlu memahami standar keamanan siber dan memastikan perlindungan data berjalan secara optimal.
Ia menjelaskan, IKASANDI merupakan instrumen evaluasi yang dikembangkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengukur tingkat kesiapan serta kematangan tata kelola keamanan siber dan persandian di lingkungan instansi pemerintah.
Instrumen tersebut mencakup sejumlah aspek penilaian, mulai dari tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi, penanggulangan dan pemulihan, hingga penerapan persandian atau kriptografi.
“Melalui instrumen ini, kita dapat mengetahui sejauh mana kesiapan dan kematangan keamanan siber di lingkungan pemerintah daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DKISP Kabupaten Banjar, Faisal, menyampaikan bahwa sosialisasi ini juga menjadi bagian dari upaya memenuhi target indeks keamanan informasi pemerintah daerah pada 2026 sebagaimana diminta pemerintah pusat dan provinsi.
Ia mengatakan, pemahaman SKPD terhadap instrumen IKASANDI sangat diperlukan, khususnya bagi perangkat daerah yang memiliki dan mengoperasikan aplikasi pemerintahan.
“Untuk tahun 2026 ini ada indeks yang harus kita penuhi sesuai permintaan dari pemerintah pusat dan provinsi,” ungkap Faisal.
Ia berharap seluruh peserta tidak hanya memahami materi yang disampaikan, tetapi juga menerapkannya dalam pengelolaan sistem informasi di masing-masing instansi.
Menurutnya, pengamanan data perlu diperhatikan hingga hal-hal mendasar, seperti penerapan sistem persandian dan penggunaan kata sandi (password) yang kuat dan aman.
Sosialisasi tersebut diikuti perwakilan seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Banjar dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.
Suci Lianita Akbar memaparkan pentingnya pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pemerintah daerah. Sementara Abdul Hafizh menyampaikan materi teknis mengenai tata cara pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi menggunakan instrumen IKASANDI.
