Damkarnews.com, BANJAR – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Banjar tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Ribuan warga tercatat mengalami gangguan kesehatan, mulai dari infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), sesak napas hingga diare.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, tercatat sebanyak 16.260 kasus ISPA, 1.103 kasus sesak napas, dan 1.712 kasus diare. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berada di wilayah terdampak karhutla dan kekurangan air bersih.
Persoalan tersebut turut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Mingguan Pemkab Banjar di Aula Barakat, Martapura, Senin (2/11/2026) pagi.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Noripansyah, menyampaikan pihaknya telah mengerahkan 16 unit pelaksana teknis daerah (UPTD) puskesmas untuk mendukung penanganan dampak karhutla sekaligus mengantisipasi persoalan kekurangan air bersih di 11 lokasi.
Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan, khususnya mereka yang rentan mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap maupun penyakit yang berpotensi muncul akibat terbatasnya ketersediaan air bersih.
Di sisi lain, kondisi karhutla di Kabupaten Banjar mulai menunjukkan perkembangan positif setelah hujan turun dalam beberapa waktu terakhir.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, melaporkan bahwa berdasarkan pemantauan hingga Senin (2/11/2026), tidak ditemukan titik panas (hotspot). Meski demikian, pemerintah daerah belum mengendurkan kesiapsiagaan karena potensi kebakaran masih perlu diantisipasi.
Sebanyak 950 personel masih disiagakan untuk mendukung penanganan di lapangan. Ketersediaan sarana dan prasarana juga terus diperkuat, mulai dari mesin, selang, sepatu bot hingga masker.
Selain penanganan karhutla, BPBD juga masih melakukan pendistribusian air bersih ke 96 titik yang tersebar di 84 desa pada 17 kecamatan. Penyaluran dilakukan secara rutin dengan mengerahkan enam unit mobil tangki untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Bupati Banjar H Saidi Mansyur yang memimpin rakor, didampingi Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyi dan Sekretaris Daerah H Yudi Andrea, meminta seluruh SKPD terlibat aktif dalam penanganan karhutla.
Saidi menginstruksikan agar koordinasi dilakukan secara langsung dengan Kepala Pelaksana BPBD sehingga langkah penanganan di lapangan berjalan terpadu dan efektif.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperhatikan peningkatan beban pekerjaan menjelang akhir tahun anggaran. Bagian Hukum diminta mempercepat penyelesaian produk hukum yang masih tertunda agar dapat dituntaskan sesuai target dan ketentuan berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, Noripansyah turut memaparkan kebutuhan anggaran sekitar Rp120 miliar untuk menjaga keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Banjar.
Kebutuhan anggaran itu meningkat sekitar Rp5 miliar hingga Rp7 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut seiring dengan capaian UHC Kabupaten Banjar yang, berdasarkan pemaparan Dinas Kesehatan, saat ini berada pada posisi tertinggi.
