Damkarnews.com, BANJAR – Sejumlah isu kegaduhan di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banjar menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Legislatif meminta penjelasan langsung dari Kepala Dishub untuk mengklarifikasi berbagai persoalan yang berkembang sekaligus memastikan kondisi internal instansi tersebut tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Sorotan itu mengemuka dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Banjar bersama sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait pendapatan daerah di Ruang Paripurna Lantai II Kantor DPRD Kabupaten Banjar, Martapura, Selasa (13/10/2026).
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, H. Irwan Bora, menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dishub dalam agenda tersebut. Bahkan, rombongan Dishub yang hadir diminta meninggalkan ruang rapat karena pimpinan instansi yang bersangkutan tidak datang secara langsung.
Menurut Irwan, kehadiran kepala dinas diperlukan agar DPRD dapat meminta penjelasan secara langsung mengenai berbagai persoalan yang menjadi perhatian legislatif, termasuk isu kegaduhan di lingkungan Dishub.
Ia menegaskan, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) harus menunjukkan tanggung jawab dengan hadir dalam rapat pembahasan bersama DPRD, terutama ketika terdapat persoalan yang membutuhkan klarifikasi.
“Kami minta Kepala Dinas Perhubungan hadir langsung memimpin jajarannya. Jika pada pemanggilan berikutnya tidak hadir, kami tegas tidak akan mengalokasikan atau meng-nol-kan anggaran untuk Dinas Perhubungan,” tegas Irwan.
Irwan juga mendorong Pemerintah Kabupaten Banjar, termasuk Bupati Banjar, agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang berkembang di lingkungan Dishub.
Menurutnya, persoalan terkait kepemimpinan maupun ketidakstabilan manajerial dalam sebuah instansi pemerintah perlu ditangani secara tepat agar tidak berlarut-larut.
Ia menilai, setiap OPD harus memiliki tata kelola organisasi yang baik, dengan pimpinan yang mampu mengoordinasikan jajaran serta memastikan program kerja berjalan sesuai tanggung jawabnya.
DPRD ingin memastikan persoalan internal yang menjadi sorotan tersebut dapat dijelaskan secara terbuka dalam forum resmi, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan berkepanjangan di tengah masyarakat.
Namun, berbagai isu yang berkembang di lingkungan Dishub tersebut masih memerlukan klarifikasi langsung dari pihak terkait. Karena itu, DPRD mengharapkan Kepala Dishub hadir dalam pemanggilan berikutnya untuk memberikan penjelasan.
Selain menyoroti isu kegaduhan, DPRD juga ingin mengevaluasi kinerja Dishub dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, termasuk dari sektor retribusi parkir dan penyewaan bus.
Pembahasan ini berkaitan dengan upaya DPRD mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjar yang ditargetkan mencapai Rp400 miliar pada tahun anggaran mendatang.
Irwan menilai, optimalisasi pendapatan daerah harus diiringi dengan kinerja OPD yang maksimal, pengelolaan yang akuntabel, serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
DPRD pun berencana membentuk satuan tugas (Satgas) atau panitia khusus (Pansus) optimalisasi PAD untuk mengkaji berbagai potensi pendapatan yang selama ini dinilai belum tergarap maksimal.
Bagi legislatif, penyelesaian persoalan internal di lingkungan Dishub menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
DPRD berharap Kepala Dishub dapat memenuhi pemanggilan berikutnya untuk memberikan klarifikasi atas berbagai persoalan yang dipertanyakan, sekaligus menjelaskan langkah-langkah pembenahan yang diperlukan di lingkungan instansinya.
