Damkarnews.com, BANJAR – Meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kekeringan yang dirasakan masyarakat mendorong Pemerintah Kabupaten Banjar memperkuat penanganan bencana. Sebanyak 150 personel gabungan disiapkan untuk mendukung upaya penanggulangan di wilayah terdampak.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, luas lahan yang terbakar telah mencapai 6.300 hektare, tersebar di 197 desa pada 19 kecamatan. Sementara itu, kekeringan berdampak pada 72 desa di 16 kecamatan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi (Rakoor) Mingguan Pemerintah Kabupaten Banjar di Aula Barakat, Kantor Bupati Banjar, Martapura, Senin (12/10/2026) pagi.
Bupati Banjar H Saidi Mansyur menegaskan, penanganan karhutla dan kekeringan membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah, terutama dalam memastikan langkah di lapangan berjalan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Ia meminta BPBD menyampaikan perkembangan terkini penanganan bencana, sekaligus mendorong para camat untuk memperkuat koordinasi dan melaporkan kondisi wilayah masing-masing.
“Penanganan karhutla dan kekeringan harus dilakukan secara terkoordinasi. Kami meminta para camat segera melakukan konsolidasi bersama pihak terkait agar langkah penanganan di lapangan lebih terarah dan tepat sasaran,” ujar Saidi.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar Wasis Nugraha memaparkan, dampak kekeringan juga membutuhkan perhatian serius, khususnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
Dalam kurun waktu sekitar tiga bulan, BPBD telah menyalurkan 3.245.000 liter air bersih ke wilayah terdampak. Namun, kondisi sumber air yang semakin terbatas membuat distribusi yang sebelumnya dapat dilakukan setiap empat hari sekali kini menjadi delapan hari sekali.
Perubahan interval penyaluran tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan air bersih masyarakat masih menjadi tantangan yang harus ditangani secara berkelanjutan.
“Penanganan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan distribusi air bersih, tetapi juga bagaimana memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi yang semakin sulit,” kata Wasis.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil rapat bersama pemangku kepentingan dan SKPD terkait, BPBD mengusulkan peningkatan status penanganan bencana dari Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat.
Usulan tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan sumber daya dan mempercepat langkah penanganan terhadap dampak karhutla maupun kekeringan.
Menanggapi hal itu, Saidi meminta penyiapan 150 personel gabungan disertai pembagian tugas yang jelas serta koordinasi intensif dengan camat dan unsur terkait. Dengan demikian, pengerahan personel dapat disesuaikan dengan tingkat kebutuhan di setiap wilayah terdampak.
Menurutnya, kecepatan merespons kondisi lapangan harus diimbangi dengan komunikasi yang baik antarpihak, sehingga penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Selain persoalan kebencanaan, Saidi juga mengingatkan seluruh kepala SKPD agar memperkuat sinergi dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah. Ia meminta ego sektoral dikurangi agar program lintas perangkat daerah dapat berjalan lebih efektif.
Pemerintah Kabupaten Banjar berharap kolaborasi seluruh unsur tersebut mampu memperkuat penanganan bencana, sekaligus memastikan masyarakat terdampak karhutla dan kekeringan mendapatkan pelayanan serta bantuan sesuai kebutuhan.
