Damkarnews.com, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta krisis air bersih yang diperkirakan masih membayangi masyarakat hingga musim hujan tiba.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Gabungan DPRD Kabupaten Banjar bersama SKPD terkait dengan tema “Bersama Bersinergi Mewujudkan Kabupaten Banjar Bebas Asap dan Karhutla”, Rabu (7/10/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea usai rapat gabungan, mengatakan Pemkab Banjar kini tengah mempersiapkan sejumlah langkah antisipasi karena musim hujan diperkirakan baru akan datang pada pertengahan hingga akhir November 2026.
“Alhamdulillah tadi sudah dibahas terkait perkembangan, permasalahan, dan langkah selanjutnya untuk menghadapi Karhutla tiga bulan ke depan. Musim hujan diprediksi baru masuk pertengahan atau akhir November, jadi ada beberapa bulan yang perlu kita antisipasi, khususnya Karhutla dan kebutuhan air bersih,” ujar Yudi.
Salah satu persoalan yang mencuat dalam rapat tersebut adalah adanya perbedaan data luasan lahan terbakar antara daerah dan pemerintah pusat.
Yudi mengungkapkan, data yang dimiliki daerah menunjukkan luasan Karhutla di Kabupaten Banjar telah mencapai sekitar 6.200 hektare. Namun, data yang tercatat di tingkat pusat justru hanya menunjukkan sekitar 2 hektare.
Perbedaan data tersebut, menurut Yudi, turut berdampak terhadap tidak diperolehnya bantuan presiden (Banpres) untuk penanganan Karhutla bagi Kabupaten Banjar.
“Sebenarnya agak rancu kalau dikatakan misdata, karena data ini terpusat dan kami juga melakukan verifikasi. Kami mempertanyakan kenapa data di pusat hanya 2 hektare, itu yang disampaikan sebagai alasan kita tidak mendapat bantuan,” jelasnya.
Pemkab Banjar, lanjutnya, sebenarnya telah berupaya melakukan komunikasi dan mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah pusat.
Bahkan, atas arahan Bupati Banjar, Pemkab telah bersurat dan mengajukan proposal permohonan bantuan secara langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak 7 September 2026.
“Komunikasi sudah kita lakukan, bahkan Pak Bupati bersurat dan meminta kami langsung ke pusat. Dari BPBD Provinsi pun diakui bahwa data kita tinggi. Tapi saat masuk ke pusat tercatat hanya 2 hektare. Ini yang kita pertanyakan di mana miss-nya,” kata Yudi.
Di tengah semakin meluasnya dampak Karhutla, Pemkab Banjar juga membuka kemungkinan menaikkan status penanganan dari Siaga menjadi Tanggap Darurat.
Langkah tersebut akan terlebih dahulu melalui evaluasi terhadap berbagai indikator dan kondisi di lapangan.
Menurut Yudi, peningkatan status menjadi penting untuk mengoptimalkan dukungan anggaran, termasuk penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperkuat penanganan Karhutla.
“Kami akan evaluasi lagi status yang ada dan melihat indikator-indikator yang harus dipenuhi. Jika memenuhi syarat, status akan kita sesuaikan ke Tanggap Darurat,” tuturnya.
Ia menyebut Pemkab Banjar memiliki anggaran BTT sekitar Rp17,5 miliar dalam APBD Perubahan 2026 yang dapat digunakan apabila status penanganan ditingkatkan sesuai ketentuan.
Anggaran tersebut, kata dia, dapat mendukung berbagai kebutuhan penanganan di lapangan, sebagaimana pernah dilakukan saat menghadapi bencana banjir.
Karhutla yang terus meluas tidak hanya berdampak terhadap kondisi lingkungan dan kualitas udara, tetapi juga mulai menyentuh aktivitas masyarakat.
Salah satunya sektor pendidikan yang terdampak kabut asap hingga harus menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sejumlah wilayah.
Selain ancaman asap, Pemkab juga harus menghadapi persoalan ketersediaan air bersih akibat kemarau panjang yang masih berlangsung.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah penanganan secara bersamaan, mulai dari pemadaman Karhutla, pemenuhan kebutuhan air masyarakat hingga menjaga aktivitas pelayanan publik tetap berjalan.
Di tengah berbagai keterbatasan di lapangan, Yudi memberikan apresiasi kepada para relawan pemadam kebakaran atau Buser yang selama ini berada di garis depan dalam menghadapi kobaran api.
Menurutnya, keberadaan para relawan sangat membantu pemerintah dalam merespons kebakaran yang terjadi di berbagai wilayah Kabupaten Banjar.
“Dukungan kawan-kawan Buser luar biasa, kita sangat terbantu,” ungkapnya.
Yudi juga menyoroti persoalan ketersediaan air dan kebutuhan infrastruktur pendukung pemadaman, termasuk hidran yang diusulkan untuk memperkuat penanganan Karhutla ke depan.
“Terkait usulan hidran dan kendala air, itu menjadi catatan penting kami di penganggaran agar bisa diperhatikan ke depannya,” pungkasnya.
