Damkarnews.com, BANJAR – Ironi mencuat di tengah perjuangan ribuan relawan memadamkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Selatan.
Kabupaten Banjar tercatat sebagai salah satu wilayah dengan dampak Karhutla terbesar di Kalsel. Namun, daerah yang mengalami ratusan kejadian kebakaran dengan ribuan hektare lahan terdampak itu justru tidak tercantum dalam daftar usulan penerima bantuan darurat Presiden untuk penanganan Karhutla.
Berdasarkan data lapangan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan periode 14 Juli hingga 2 September 2026, Kabupaten Banjar mencatat 454 kejadian Karhutla, dengan luas lahan terdampak mencapai 3.106,76 hektare serta 2.653 titik hotspot.
Angka tersebut bahkan menempatkan Kabupaten Banjar sebagai wilayah dengan luas lahan terdampak Karhutla terbesar di Kalsel dalam periode tersebut.
Namun, kondisi itu menjadi sorotan ketika disandingkan dengan Surat Menteri Kehutanan Nomor S.218/MENHUT/SETJEN/REN.03/9/2026 tertanggal 4 September 2026 tentang Permohonan Bantuan Presiden Dalam Penanganan Karhutla.
Dalam daftar usulan daerah penerima bantuan darurat Presiden yang tercantum dalam surat tersebut, Kabupaten Banjar tidak tercantum.
Kondisi serupa juga terjadi pada Kabupaten Barito Kuala (Batola). Berdasarkan data BPBD Kalsel, Batola mencatat 173 kejadian Karhutla dengan luas lahan terdampak 1.122,5 hektare dan 812 titik hotspot.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea, saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (12/9/2026) malam, menegaskan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan Karhutla di Banjar membutuhkan dukungan serius.
Menurutnya, karakteristik lahan terdampak di Kabupaten Banjar didominasi kawasan gambut dalam. Kondisi tersebut membuat proses pemadaman tidak bisa disamakan dengan wilayah lain.
“Karakteristik lahan terdampak di Kabupaten Banjar didominasi kawasan gambut dalam. Kondisi ini membutuhkan durasi pemadaman lebih lama serta peralatan teknis khusus seperti pompa air bertekanan tinggi, selang jarak jauh, dan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai,” ujar Yudi.
Atas kondisi tersebut, Pemkab Banjar mendorong agar mekanisme verifikasi dan pengusulan penerima bantuan dievaluasi kembali.
Yudi mengatakan, pihaknya mengapresiasi perhatian Presiden Republik Indonesia dan pemerintah pusat dalam penanganan Karhutla di Kalsel.
Namun, menurutnya, distribusi bantuan diharapkan benar-benar mempertimbangkan kebutuhan riil dan tingkat kerawanan di lapangan.
“Kami mendorong agar verifikasi dan pengusulan data penerima bantuan, baik dari tingkat provinsi maupun kementerian/lembaga terkait, dapat dievaluasi kembali secara objektif. Penanganan Karhutla memerlukan pendekatan komprehensif dan tidak parsial,” jelasnya.
Persoalan tersebut juga menjadi perhatian relawan pemadam kebakaran yang setiap hari berjibaku langsung dengan kobaran api.
Salah seorang relawan pemadam kebakaran, Ahmad Syarif, saat diwawancarai Sabtu (12/9/2026), mengaku prihatin dengan adanya perbedaan antara data dampak Karhutla dan daftar daerah yang diusulkan mendapatkan bantuan.
Menurut Ahmad, persoalan data bukan sekadar angka di atas kertas. Data tersebut berkaitan langsung dengan dukungan operasional yang dibutuhkan relawan ketika berada di lapangan.
“Yang kami harapkan sebenarnya sederhana, data di lapangan harus benar-benar menjadi dasar dalam menentukan bantuan. Karena kami yang berada di lapangan tahu bagaimana kondisi sebenarnya,” ujar Ahmad.
Ia menjelaskan, relawan menghadapi berbagai tantangan saat melakukan pemadaman, mulai dari lahan gambut, semak belukar, minimnya sumber air hingga lokasi kebakaran yang sulit dijangkau kendaraan.
Dalam kondisi tersebut, kebutuhan seperti BBM, selang, mesin pompa, APD, air minum hingga dukungan kesehatan menjadi sangat penting.
“Relawan bukan hanya berhadapan dengan api, tetapi juga asap dan panas. Kadang peralatan yang kami gunakan terbatas. Kalau daerah yang mengalami Karhutla cukup parah justru tidak masuk dalam usulan bantuan, tentu kami mempertanyakan bagaimana data itu disusun,” katanya.
Ahmad berharap pemerintah segera memberikan penjelasan mengenai perbedaan data tersebut agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat maupun relawan.
Terlebih, berdasarkan data BPBD Kalsel, luas lahan terdampak Karhutla di Kabupaten Banjar mencapai 3.106,76 hektare.
“Kalau memang ada perbedaan metode pendataan, kami berharap dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai data administrasi berbeda dengan kenyataan di lapangan, sementara relawan yang setiap hari bekerja justru tidak mendapatkan dukungan yang semestinya,” tegasnya.
Ia menekankan, persoalan tersebut bukan untuk mempertentangkan Kabupaten Banjar dengan daerah lain.
Menurutnya, seluruh wilayah yang terdampak Karhutla tetap layak mendapatkan perhatian. Namun, bantuan harus diberikan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi faktual.
“Ini bukan soal Banjar ingin didahulukan atau daerah lain tidak layak dibantu. Semua daerah yang terdampak tentu harus diperhatikan. Yang paling penting, bantuan itu tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ujarnya.
Sejumlah langkah strategis disiapkan, mulai dari pemutakhiran data Karhutla hingga penguatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Di tengah persoalan tersebut, Pemkab Banjar menyatakan akan terus memperjuangkan pemenuhan sarana pendukung bagi para petugas dan relawan.
Pemkab Banjar juga akan memaksimalkan dukungan melalui APBD serta menggandeng perusahaan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memperkuat perbekalan relawan.
Selain itu, koordinasi dengan Posko Satgas Karhutla Provinsi akan diperkuat, khususnya dalam penyediaan armada tangki air, pembukaan sumber air darurat serta dukungan logistik bagi pasukan darat.
Ahmad menegaskan, relawan akan tetap berada di lapangan selama masyarakat membutuhkan.
Namun, ia berharap perjuangan para relawan tidak terus dilakukan dengan keterbatasan peralatan.
“Relawan siap membantu kapan pun dipanggil. Tapi kami juga berharap jangan sampai relawan terus diminta bergerak sementara dukungan untuk operasional dan keselamatan mereka justru terbatas,” pungkasnya.
Kini, persoalan Karhutla di Kalsel bukan hanya soal bagaimana memadamkan api. Persoalan lain yang tak kalah penting adalah memastikan data dari lapangan benar-benar terintegrasi hingga tingkat pusat.
Sebab, ketika data menjadi dasar penentuan bantuan, ketepatan dan sinkronisasi data menjadi kunci agar tidak ada wilayah yang mengalami Karhutla parah justru terlewat dari perhatian.
Jika terdapat perbedaan antara data pemantauan satelit dan laporan lapangan, mekanisme verifikasi dan sinkronisasi perlu dilakukan secara terbuka dan objektif.
