Damkarnews.com, BANJAR – Pemerintah Desa Lok Cantung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting melalui kolaborasi lintas sektor.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rembug Stunting yang digelar di PAUD Kirana Desa Lok Cantung, Senin (6/7/2026). Forum ini menjadi wadah untuk mengevaluasi kondisi di lapangan sekaligus merumuskan langkah yang lebih tepat dalam mendukung kesehatan masyarakat.
Pambakal Lok Cantung, Suryadi, mengatakan rembug stunting menjadi momentum penting bagi pemerintah desa bersama berbagai pihak untuk menyamakan langkah dalam menghadapi persoalan kesehatan dan kebutuhan masyarakat.
“Rembug ini menjadi kesempatan bagi kita untuk melihat kondisi di lapangan secara bersama-sama. Apa yang menjadi kendala harus kita identifikasi, kemudian dicarikan solusi dan ditindaklanjuti sesuai kemampuan desa,” ujar Suryadi.
Menurutnya, upaya pencegahan stunting tidak hanya berkaitan dengan persoalan gizi, tetapi juga menyangkut pola hidup sehat, sanitasi, akses pelayanan kesehatan serta perlindungan sosial masyarakat.
Karena itu, keterlibatan kader, tenaga kesehatan, pendamping desa, pemerintah kecamatan hingga keluarga menjadi bagian penting agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Suryadi juga mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyandu yang dinilai cukup baik. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tetap perlu diiringi dengan pemantauan dan edukasi yang berkesinambungan.
“Partisipasi masyarakat ke Posyandu sudah cukup baik. Ini tentu menjadi modal penting. Tinggal bagaimana kita terus meningkatkan pemantauan, edukasi dan pelayanan agar upaya pencegahan bisa semakin optimal,” katanya.
Dalam Rembug Stunting tersebut, peserta membahas sejumlah hal, mulai dari penyampaian nilai scorecard desa, identifikasi permasalahan di lapangan, hingga penyusunan solusi untuk memperkuat percepatan penurunan stunting.
Koordinator Tenaga Ahli (TA) dan Pendamping Desa turut memberikan masukan. Sementara Kader Posyandu Siklus Hidup, bidan desa, Kader Pembangunan Manusia (KPM), pendamping desa serta unsur terkait menyampaikan berbagai persoalan dan usulan berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan.
Evaluasi juga dilakukan terhadap kegiatan dan anggaran yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencegahan serta percepatan penurunan stunting, baik melalui APBDes maupun dukungan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga.
Menariknya, pembahasan tidak hanya berfokus pada persoalan stunting. Sejumlah aspek pelayanan dasar dan perlindungan sosial turut menjadi perhatian, termasuk akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan.
Dalam dokumen hasil rembug, masih ditemukan persoalan kepesertaan BPJS di tengah masyarakat. Selain itu, aspek sanitasi juga menjadi perhatian karena masih terdapat warga yang menggunakan fasilitas MCK di sungai akibat belum memiliki jamban yang layak.
Persoalan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan sejumlah usulan untuk pelaksanaan program tahun 2027.
Di antaranya, keluarga sasaran yang belum memiliki BPJS diusulkan untuk dapat diajukan kepada pemerintah kabupaten agar memperoleh kepesertaan BPJS gratis.
Pemerintah desa juga mendorong sosialisasi dan penyuluhan mengenai pencegahan stunting dilakukan lebih luas, baik melalui pemasangan spanduk maupun pertemuan langsung dengan masyarakat.
KPM turut mengusulkan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi anak yang membutuhkan intervensi gizi. Sementara kader Integrasi Layanan Primer (ILP) mengusulkan penyediaan tempat sampah dan guru PAUD menyampaikan usulan terkait peningkatan insentif.
Suryadi berharap berbagai hasil pembahasan dalam rembug tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan program prioritas desa.
“Kami berharap hasil rembug ini benar-benar menjadi acuan dalam menentukan program prioritas. Dengan koordinasi yang baik, persoalan kesehatan, sanitasi, perlindungan sosial dan pencegahan stunting bisa kita tangani secara bertahap dan tepat sasaran,” tegasnya.
Hasil rembug kemudian menyepakati sejumlah usulan kegiatan intervensi spesifik dan sensitif sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan stunting di Desa Lok Cantung.
Berita acara yang telah ditandatangani oleh unsur-unsur yang hadir juga menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dan pelaksanaan program di tingkat desa.
Rembug tersebut dihadiri Ketua BPD Lok Cantung Sunardi, Tim Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Banjar, Camat Simpang Empat atau yang mewakili, Kepala Puskesmas Simpang Empat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Koordinator Penyuluh KB, Ketua TP-PKK beserta kader, Pendamping Desa Kecamatan Simpang Empat, Bidan Desa, Guru PAUD Kirana, Kader Posyandu, KPM serta keluarga sasaran.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Desa Lok Cantung bersama kader, tenaga kesehatan, pendamping desa dan masyarakat berupaya memperkuat sinergi agar berbagai persoalan yang berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat dapat diketahui lebih awal dan ditangani secara tepat.
Langkah ini diharapkan tidak hanya mendukung percepatan pencegahan stunting, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Lok Cantung secara menyeluruh.
