Damkarnews.com, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya mencegah dan menanggulangi kebakaran serta meningkatkan kesiapsiagaan penyelamatan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Pencegahan. Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan antara Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Martapura dan Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan.
Penandatanganan berlangsung di Alun-Alun Ratu Zalecha Martapura, Jumat (14/8/2026), bertepatan dengan rangkaian Apel Hari Jadi ke-76 Kabupaten Banjar.
Kerja sama ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara Pemkab Banjar dengan jajaran pemasyarakatan dalam menciptakan lingkungan lapas yang aman, tanggap, dan memiliki kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran maupun kondisi darurat lainnya.
Melalui nota kesepakatan tersebut, upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan akan dilakukan secara terpadu, meliputi penguatan koordinasi dan komunikasi, edukasi, peningkatan kapasitas, hingga kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kebakaran.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Banjar juga akan memperkuat pembinaan serta pendampingan di lingkungan lapas. Materi yang diberikan antara lain pencegahan kebakaran, penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), tindakan awal saat terjadi kebakaran, prosedur evakuasi hingga langkah-langkah penyelamatan.
Kepala DPKP Kabupaten Banjar, Agus Siswanto, menegaskan bahwa pencegahan kebakaran tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen.
“Pencegahan kebakaran merupakan tanggung jawab bersama. Dengan adanya Nota Kesepakatan ini, diharapkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Banjar dengan LP Perempuan Martapura dan Lapas Narkotika semakin kuat, sehingga potensi kebakaran dapat dicegah dan apabila terjadi keadaan darurat, penanganannya dapat dilakukan secara cepat, tepat dan terkoordinasi,” ujarnya.
Menurut Agus, lingkungan lembaga pemasyarakatan memiliki karakteristik tersendiri sehingga aspek keselamatan dan kesiapsiagaan harus mendapat perhatian khusus.
Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas maupun warga binaan dinilai menjadi bagian penting dalam membangun sistem pencegahan kebakaran yang efektif.
Kerja sama tersebut diharapkan memberikan berbagai manfaat, mulai dari meningkatkan kesiapsiagaan petugas dan warga binaan, kemampuan melakukan tindakan awal sebelum api membesar, hingga mempercepat koordinasi dengan petugas pemadam kebakaran ketika membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Pemahaman mengenai penggunaan APAR, jalur dan prosedur evakuasi, pengenalan potensi bahaya kebakaran serta tindakan penyelamatan juga akan terus diperkuat.
Dengan demikian, setiap individu di lingkungan lapas diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat ketika menghadapi kondisi darurat.
Selain itu, nota kesepakatan ini membuka jalur koordinasi dan komunikasi yang lebih jelas antara pihak lapas dengan DPKP Kabupaten Banjar. Ketika terjadi kebakaran atau keadaan darurat, proses pelaporan, mobilisasi personel, pemadaman hingga penyelamatan diharapkan dapat berlangsung lebih efektif.
Kerja sama tersebut tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika kebakaran terjadi. Aspek pencegahan dan mitigasi risiko juga menjadi perhatian melalui edukasi, sosialisasi, pelatihan serta pemeriksaan kesiapsiagaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
Pemkab Banjar berharap nota kesepakatan ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi dapat diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan nyata secara berkelanjutan.
Penandatanganan yang bertepatan dengan rangkaian Hari Jadi ke-76 Kabupaten Banjar itu sekaligus menjadi bagian dari semangat membangun daerah yang semakin aman, tanggap dan berdaya dalam menghadapi berbagai risiko bencana.
Sinergi antara Pemkab Banjar, Lapas Perempuan Kelas IIA Martapura dan Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan diharapkan terus berkembang demi memberikan perlindungan dan keselamatan bagi petugas, warga binaan serta seluruh pihak di lingkungan lembaga pemasyarakatan.
