Damkarnews.com, BANJARBARU — Tak ingin kebutuhan masyarakat terbentur panjangnya proses birokrasi, Kodim 1006/Banjar bergerak cepat membangun empat titik Jembatan Garuda (Merah Putih) di wilayah Kabupaten Banjar.
Pembangunan tersebut menyasar akses penyeberangan yang selama ini menjadi persoalan warga, terutama anak-anak sekolah yang harus melewati jalur tidak layak untuk menuju tempat belajar.
Komandan Kodim (Dandim) 1006/Banjar Letkol Inf Bambang Prasetyo Prabujaya mengatakan, pihaknya mendapat tugas membangun empat jembatan dengan karakteristik berbeda.
“Rinciannya, satu jembatan gantung di Pengaron, satu jembatan aramco di Gunung Makmur, serta dua jembatan beton yang masing-masing berlokasi di Kiram dan Tatah Bangkal,” ujar Prabujaya saat ditemui di Banjarbaru, Kamis (13/8/2026) sore.
Menurutnya, pengerjaan sejumlah jembatan tersebut dilakukan dengan waktu relatif singkat. Jembatan aramco di Gunung Makmur, misalnya, berhasil diselesaikan hanya dalam 16 hari. Sedangkan jembatan beton di Tatah Bangkal dan Kiram masing-masing rampung dalam waktu 21 hari.
Namun, tantangan teknis paling berat terdapat pada pembangunan jembatan gantung di Pengaron.
Jembatan tersebut memiliki panjang sekitar 25 meter dan berada sekitar 4 meter di atas permukaan sungai. Karena tingkat kesulitan konstruksinya cukup tinggi, pengerjaan membutuhkan waktu sekitar satu setengah bulan.
“Tentara tidak boleh lambat. Namun khusus jembatan gantung di Pengaron, kita butuh waktu 1,5 bulan karena memiliki kesulitan teknis yang luar biasa. Tidak bisa sembarangan, salah berhitung bisa roboh,” tegasnya.
Untuk memastikan keamanan konstruksi, Kodim turut melibatkan tim teknis dan ahli sipil. Langkah tersebut dilakukan agar jembatan tidak hanya cepat selesai, tetapi juga aman digunakan masyarakat.
“Kami tidak ingin ada korban jiwa dan memastikan manfaatnya benar-benar sampai ke masyarakat,” lanjut Prabujaya.
Di balik pembangunan jembatan tersebut, terdapat persoalan akses yang selama ini dihadapi warga. Sebelum jembatan gantung dibangun, masyarakat Pengaron hanya mengandalkan jembatan kayu sederhana yang sewaktu-waktu dapat hanyut ketika sungai dilanda banjir.
Kondisi itu semakin menyulitkan anak-anak sekolah. Mereka bahkan harus menggunakan rakit kecil untuk menyeberang.
“Kasihan anak-anak sekolah, sudah pakai pakaian rapi harus masuk air lagi. Sampai di sekolah sudah basah, bagaimana bisa belajar dengan baik?” ungkapnya.
Karena itu, keberadaan Jembatan Garuda diharapkan bukan sekadar menjadi sarana penghubung antarkawasan, tetapi juga membuka akses yang lebih aman bagi aktivitas pendidikan dan mobilitas sehari-hari masyarakat.
Prabujaya menjelaskan, keterlibatan TNI dalam pembangunan Jembatan Garuda merupakan bagian dari upaya mempercepat penanganan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, jika pembangunan hanya mengandalkan mekanisme penganggaran daerah, prosesnya harus melewati sejumlah tahapan, mulai dari pengajuan hingga pembahasan anggaran. Sementara kebutuhan warga di lapangan bersifat mendesak.
“Kalau menggunakan sistem penganggaran daerah, harus ada pengajuan ke DPRD dan proses lainnya yang memakan waktu. Sementara kebutuhan masyarakat tidak bisa menunggu,” katanya.
Ia menegaskan, kehadiran TNI dalam program tersebut diharapkan dapat menjadi solusi cepat terhadap persoalan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat.
“Ini bentuk hadirnya TNI agar solusi bisa cepat dan tepat sasaran,” tambahnya.
Setelah jembatan selesai dibangun dan mulai dimanfaatkan, Prabujaya meminta masyarakat ikut menjaga fasilitas tersebut. Menurutnya, keberlangsungan manfaat jembatan sangat bergantung pada kepedulian warga yang menggunakannya.
“Pesan saya kepada masyarakat, tolong dirawat jembatan yang sudah dibangun dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
