Damkarnews.com, BANJAR – Berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat memaksa Pemerintah Kabupaten Banjar mengubah strategi pembiayaan pembangunan. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kini didorong lebih agresif menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor retribusi dan pajak.
Pesan tersebut menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah dan Optimalisasi PAD Tahun Anggaran 2026 yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar di Aula Barakat Martapura, Rabu (29/7/2026).
Rakor dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Yudi Andrea didampingi Kepala BPKPAD Nashrullah Shadiq dan Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan Sukamto. Forum itu dihadiri seluruh kepala SKPD, pimpinan BUMD, direktur rumah sakit, kepala subbagian keuangan, hingga petugas teknis pengelola retribusi di lingkungan Pemkab Banjar.
Dalam arahannya, Yudi Andrea menegaskan bahwa penguatan PAD bukan lagi sekadar target tahunan, melainkan kebutuhan mendesak agar daerah mampu membiayai pembangunan secara mandiri di tengah berkurangnya dukungan fiskal dari pemerintah pusat.
Menurutnya, optimalisasi retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan akan menjadi salah satu penentu kekuatan struktur fiskal Kabupaten Banjar pada masa mendatang.
“Kita telah menyelesaikan siklus kinerja Triwulan II hingga 30 Juni 2026. Pertemuan hari ini merupakan momen krusial untuk melakukan evaluasi komprehensif, obyektif dan terukur,” kata Yudi.
Ia mengungkapkan, penurunan dana transfer yang diterima daerah sudah mulai dirasakan pada tahun ini. Bahkan, kondisi serupa diperkirakan masih akan berlanjut pada 2027 sehingga seluruh perangkat daerah diminta tidak lagi bergantung pada bantuan pusat.
“Transfer daerah saat ini sangat berpengaruh. Pada tahun ini saja ada pengurangan sekitar 25 persen, dan proyeksi kita di tahun 2027 juga akan seperti itu. Oleh karena itu, pimpinan dan pemerintah pusat meminta daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan memaksimalkan semua potensi pendapatan melalui PAD, baik retribusi maupun pajak,” jelasnya.
Melalui rakor tersebut, Pemkab Banjar tidak hanya mengevaluasi realisasi penerimaan retribusi hingga Triwulan II 2026, tetapi juga mengukur pencapaian target yang telah ditetapkan untuk semester pertama.
Forum itu sekaligus menjadi sarana mengidentifikasi berbagai kendala teknis maupun regulasi yang selama ini dihadapi perangkat daerah dan BUMD dalam mengelola retribusi di lapangan.
Yudi meminta seluruh peserta menyampaikan kondisi riil secara terbuka agar setiap hambatan dapat dicarikan solusi yang tepat dan melahirkan inovasi dalam meningkatkan penerimaan daerah.
“Manfaatkan forum ini untuk berdiskusi secara terbuka dan transparan. Pastikan realisasi data dan laporan kendala yang dibawakan benar-benar menjadi acuan perbaikan kinerja kita ke depan untuk mencapai target ketertinggalan,” tegasnya.
Melalui evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar berharap seluruh potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan sehingga PAD terus meningkat. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan meski alokasi dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan.
