Damkarnews.com, BANJAR – Upaya Pemerintah Kabupaten Banjar menekan angka stunting mendapat perhatian langsung dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Tim Bappenas turun ke Desa Mali-Mali, Kecamatan Karang Intan, Kamis (16/7/2026), untuk melihat sejauh mana program percepatan penurunan stunting berjalan di tingkat desa.
Kunjungan lapangan tersebut dipimpin Koordinator Direktorat Pengendalian Evaluasi Kebijakan Strategis 4 Bappenas, Meita, didampingi Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi bersama jajaran perangkat daerah dan instansi terkait.
Observasi dilakukan di Posyandu Desa Mali-Mali sebagai bagian dari evaluasi implementasi berbagai intervensi yang telah dijalankan pemerintah daerah dalam menangani stunting. Selain itu, rombongan juga meninjau Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Kelurahan Keraton yang menjadi salah satu lokasi fokus penanganan.
Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi berharap kunjungan tersebut menghasilkan berbagai masukan strategis untuk memperkuat kebijakan daerah dalam menurunkan angka stunting.
“Melalui kunjungan ini, kami berharap mendapatkan masukan dan rekomendasi dari Bappenas untuk semakin menyempurnakan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banjar sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” ujarnya.
Habib Idrus mengakui tantangan yang dihadapi Kabupaten Banjar masih cukup besar. Berdasarkan data terbaru, angka stunting di daerah itu masih berada di kisaran 32 persen dan menjadi yang tertinggi di Kalimantan Selatan.
Pemerintah Kabupaten Banjar pun menargetkan prevalensi stunting dapat ditekan hingga 17 persen pada akhir 2029 melalui berbagai intervensi yang dilakukan secara berkelanjutan.
“Angka stunting di Kabupaten Banjar ini memang masih sangat tinggi dan menjadi nomor satu di Provinsi Kalsel. Targetnya, pada penghujung tahun 2029 nanti bisa ditekan hingga ke angka 17 persen. Memang diperlukan upaya yang cukup keras, namun melalui perbaikan kebijakan dan konsistensi intervensi, kami berharap angka ini dapat diturunkan secara bertahap,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Direktorat Pengendalian Evaluasi Kebijakan Strategis 4 Bappenas, Meita, mengapresiasi sinergi yang telah dibangun Pemerintah Kabupaten Banjar mulai dari tingkat kecamatan, pemerintah desa, puskesmas hingga kader Posyandu.
Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi modal penting dalam percepatan penurunan stunting, meski masih diperlukan penyelarasan program agar hasilnya lebih optimal.
“Kami ingin melihat bagaimana kasus stunting di Desa Mali-Mali ini, termasuk kunjungan ke Posyandu untuk mengetahui apakah balita yang terindikasi stunting membaik perkembangannya setelah diberikan intervensi, misalnya dari status sangat pendek menjadi pendek,” jelasnya.
Meita juga menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh intervensi gizi, tetapi juga peran aktif kader Posyandu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam melakukan pendampingan keluarga.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Noripansyah menegaskan percepatan penurunan stunting harus dilakukan secara terpadu melalui komitmen lintas sektor.
Ia menjelaskan, strategi penanganan difokuskan pada dua pendekatan utama. Pertama, intervensi spesifik yang mencakup pelayanan kesehatan seperti pemberian makanan tambahan (PMT), pemenuhan gizi ibu hamil, serta vitamin bagi balita. Kedua, intervensi sensitif yang menyasar penyediaan air bersih, sanitasi layak, hingga edukasi pola asuh kepada masyarakat.
Dengan pendampingan langsung dari Bappenas, Pemerintah Kabupaten Banjar berharap berbagai program yang telah berjalan dapat semakin efektif sehingga target penurunan angka stunting dalam beberapa tahun ke depan dapat tercapai.
