Damkarnews.com, BANJAR – Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Yudi Andrea menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Menurutnya, persoalan stunting tidak dapat diselesaikan hanya oleh sektor kesehatan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Pernyataan tersebut disampaikan Yudi saat menerima kunjungan Tim Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI yang melakukan pendalaman data dan informasi terkait pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banjar, di Aula Barakat, Martapura, Rabu (15/7/2026) siang.
Yudi mengatakan, kunjungan Tim Bappenas menjadi kesempatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Banjar untuk memaparkan kondisi nyata di lapangan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mewujudkan target penurunan stunting.
“Melalui pertemuan ini kami dapat menyampaikan kondisi riil di lapangan, mendiskusikan berbagai kendala yang dihadapi, sekaligus memperkuat praktik-praktik baik yang telah berjalan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penurunan stunting telah menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah dan masuk sebagai sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar. Karena itu, seluruh perangkat daerah terus didorong untuk bekerja secara terpadu melalui pendekatan konvergensi.
“Penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial. Seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama, mulai dari perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, fasilitas pelayanan kesehatan, akademisi hingga dunia usaha,” tegas Yudi.
Menurutnya, sinergi yang kuat antarinstansi menjadi kunci dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting sekaligus memastikan setiap program intervensi berjalan tepat sasaran.
Sementara itu, Tim Bappenas RI melakukan pendalaman terhadap berbagai aspek pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banjar. Pembahasan meliputi strategi yang telah diterapkan pemerintah daerah, capaian program, berbagai tantangan di lapangan, hingga praktik-praktik baik yang dinilai dapat menjadi referensi bagi daerah lain.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kemendukbangga/BKKBN, Kementerian Kesehatan, Bappeda, Dinas Kesehatan, BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, para asisten, staf ahli, kepala SKPD terkait, camat, serta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Banjar.
Usai pemaparan, agenda dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara Tim Bappenas bersama seluruh peserta untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai pelaksanaan program penurunan stunting. Hasil pendalaman ini diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan yang semakin efektif untuk mempercepat penurunan stunting secara nasional.
