Damkarnews.com, BANJARMASIN – Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Di tengah status Kalimantan sebagai salah satu lumbung energi nasional, masyarakat justru harus menghadapi kondisi gelap gulita akibat terganggunya pasokan listrik.
Ketua Umum Solidaritas Masyarakat untuk Keadilan (SMUK), Ahmad Zaki, menilai kondisi tersebut merupakan ironi besar yang mencerminkan buruknya tata kelola energi nasional.
Menurutnya, Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu eksportir batubara terbesar di dunia. Jutaan ton batubara setiap tahun dikirim ke berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan energi global. Namun di sisi lain, masyarakat di daerah penghasil batubara justru masih kerap mengalami pemadaman listrik.
“Kita seperti sedang menyaksikan ironi yang menyakitkan. Batubara dari Kalimantan menerangi berbagai negara, tetapi rakyat di daerah penghasilnya sendiri justru harus merasakan gelap akibat pemadaman listrik,” ujar Zaki, Sabtu (27/6/2026).
Ia menjelaskan, Indonesia saat ini memiliki kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang sangat besar dan didominasi oleh energi batubara. Namun besarnya kapasitas tersebut dinilai belum mampu menjamin pelayanan listrik yang stabil bagi masyarakat.
Lebih jauh, Zaki menyoroti fakta bahwa wilayah-wilayah penghasil batubara seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur hingga sejumlah daerah di Sumatera masih berulang kali mengalami gangguan pasokan listrik yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
“Yang paling dirugikan adalah rakyat kecil. UMKM kehilangan pendapatan, peralatan elektronik berisiko rusak, aktivitas belajar terganggu, hingga produktivitas masyarakat menurun. Ini bukan sekadar persoalan mati lampu beberapa jam, tetapi menyangkut hak dasar warga negara,” tegasnya.
SMUK juga mempertanyakan efektivitas implementasi kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang mewajibkan perusahaan batubara memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum melakukan ekspor.
Menurut Zaki, pemerintah perlu membuka secara transparan kondisi pasokan energi nasional dan memastikan kebutuhan masyarakat menjadi prioritas utama dibanding orientasi ekspor semata.
“Jangan sampai keuntungan ekspor menjadi prioritas, sementara rakyat di daerah penghasil energi harus membeli lilin karena listrik padam. Ini bentuk ketidakadilan yang harus segera dibenahi,” katanya.
Ia menilai alasan gangguan teknis yang kerap disampaikan setiap kali terjadi pemadaman tidak boleh terus-menerus dijadikan pembenaran tanpa adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan nasional.
“Kalau dengan cadangan batubara yang melimpah dan kapasitas PLTU yang besar kita masih belum mampu menghadirkan listrik yang andal, berarti ada persoalan serius dalam tata kelola energi yang harus diperbaiki,” ujarnya.
Melalui SMUK, Ahmad Zaki mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal kebijakan energi nasional agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Kami mengajak mahasiswa, pelaku UMKM, buruh, komunitas masyarakat hingga seluruh warga untuk bersama-sama menyuarakan transparansi dan reformasi tata kelola energi. Jangan sampai Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang mampu menerangi banyak negara, tetapi masih membiarkan sebagian rakyatnya hidup dalam kegelapan,” pungkasnya.
Pemadaman listrik yang terjadi belakangan ini kembali membuka perdebatan lama tentang keadilan energi di Indonesia. Di tengah kekayaan sumber daya alam yang melimpah, masyarakat berharap negara mampu memastikan kebutuhan dasar berupa listrik dapat dinikmati secara stabil dan merata oleh seluruh rakyat.
