Damkarnews.com, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar mulai memperketat pengawasan terhadap efektivitas program daerah dan tata kelola pemerintahan. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) mingguan bersama seluruh perangkat daerah di Aula Barakat Martapura, Senin (18/5/2026), Bupati Banjar H Saidi Mansyur menyoroti sejumlah persoalan strategis mulai dari stunting, pengelolaan aset daerah hingga penguatan integritas aparatur.
Di hadapan kepala SKPD, Saidi Mansyur menegaskan bahwa seluruh program pemerintah harus benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Ia meminta setiap perangkat daerah melakukan evaluasi terhadap program dengan capaian rendah dan memastikan anggaran digunakan secara efektif serta tepat sasaran.
“Program-program intervensi benar-benar dipercepat dan tepat sasaran, sekaligus optimalkan pemanfaatan DTSEN sebagai basis utama agar bantuan dan program pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan,” ujar Saidi.
Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi perhatian utama dalam rakor tersebut. Data tersebut dinilai penting untuk memastikan bantuan sosial maupun program intervensi pemerintah tidak salah sasaran.
Selain membahas percepatan program, Pemkab Banjar juga menyoroti angka stunting yang saat ini masih berada di level 23,87 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah sehingga seluruh SKPD diminta memperkuat langkah intervensi lintas sektor.
Saidi juga mengingatkan pentingnya tindak lanjut hingga tingkat staf agar program-program yang dijalankan benar-benar produktif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Agar menindaklanjutinya hingga ke tingkat staf dan memastikan program produktif serta langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Tak hanya itu, isu tata kelola pemerintahan juga menjadi fokus pembahasan. Saidi meminta seluruh aparatur mendukung survei efektivitas pengendalian korupsi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan mengisi survei secara jujur dan objektif tanpa intervensi.
Menurutnya, hasil survei tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemkab Banjar.
Dalam rakor tersebut, penertiban aset daerah turut mendapat perhatian khusus. Seluruh SKPD diminta melakukan rekonsiliasi data dan memastikan seluruh barang milik daerah tercatat sesuai kondisi sebenarnya.
“Kepala SKPD bertanggung jawab penuh atas pengamanan administrasi, fisik dan hukum aset daerah,” tegas Saidi.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjalankan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama terkait transparansi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian gratifikasi hingga manajemen risiko pemerintahan.
“Marilah kita jaga kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas dan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banjar,” harapnya.
Selain fokus pada tata kelola, Pemkab Banjar juga berencana memperluas program infrastruktur dasar seperti perbaikan rumah tidak layak huni dan peningkatan penerangan jalan bagi masyarakat.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Yudi Andrea, para asisten, staf ahli bupati, kepala SKPD hingga kepala bagian di lingkungan Setda Banjar.
