Damkarnews.com, BANJAR – Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Banjar mulai membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 bersama jajaran perangkat daerah, Rabu (1/4/2026) siang, di Ruang Rapat Gabungan DPRD Banjar.
Pembahasan ini merupakan bagian dari evaluasi kinerja Bupati Banjar selama satu tahun anggaran sebelumnya, yang mencakup berbagai aspek strategis dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Rapat dipimpin Ketua Tim Pansus, Sunardi, yang juga Wakil Komisi I DPRD Banjar, serta dihadiri anggota pansus dari Komisi II dan IV. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Yudhi Andrea, para asisten, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sunardi menjelaskan, pembahasan LKPJ telah memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni dimulai paling lambat 30 hari sejak laporan disampaikan dalam rapat paripurna.
“Secara aturan, pembahasan harus dimulai paling tidak 30 hari setelah disampaikan. Laporan disampaikan pada 11 Maret, dan sekarang sudah mulai kita bahas,” ujarnya.
Ia menambahkan, tahapan selanjutnya akan difokuskan pada pembahasan lebih mendalam bersama masing-masing OPD. Evaluasi akan mencakup sektor infrastruktur, pelayanan publik, kesejahteraan sosial, hingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Nanti kita bedah per sektor bersama OPD terkait. Dari situ akan muncul rekomendasi strategis yang disandingkan dengan RPJMD,” jelasnya.
Menurutnya, hasil evaluasi LKPJ akan menjadi acuan penting agar arah pembangunan daerah tetap selaras dengan perencanaan jangka menengah. Pembahasan dijadwalkan berlangsung dalam beberapa kali pertemuan, dengan target rekomendasi akhir rampung pada akhir April 2026.
“Minimal akan ada beberapa kali pertemuan lagi sebelum rekomendasi disampaikan. Targetnya akhir April sudah selesai,” katanya.
Dalam evaluasi tersebut, sejumlah aspek menjadi perhatian, di antaranya kualitas pelayanan publik, pelaksanaan proyek infrastruktur, penanganan banjir, serta peningkatan PAD.
Untuk mendorong optimalisasi PAD, Pansus berencana merekomendasikan pembentukan tim khusus lintas instansi yang melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Satpol PP, serta Dinas Perizinan.
“Kita ingin ada penekanan dalam peningkatan PAD. Nantinya akan kita rekomendasikan pembentukan tim khusus agar sektor-sektor potensial bisa dimaksimalkan,” tegas Sunardi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Banjar, H. Yudhi Andrea, menyebutkan pembahasan awal masih bersifat umum. Ke depan, Pansus akan menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk pendalaman lebih rinci.
“Untuk hari ini masih pembahasan umum. Nanti akan dijadwalkan lagi pertemuan lanjutan untuk pendalaman oleh Pansus,” ujarnya.
Ia berharap proses pembahasan berjalan lancar dan tepat waktu, sehingga rekomendasi dapat segera disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan tindak lanjut.
Terkait capaian pembangunan tahun 2025, Yudhi menilai secara umum menunjukkan tren positif. Meski demikian, beberapa indikator masih memerlukan perhatian lebih, termasuk tingkat pengangguran.
“Secara umum trennya positif, meskipun ada beberapa indikator yang perlu kita dorong lagi. Salah satunya tingkat pengangguran yang mengalami peningkatan, namun masih dalam batas yang bisa kita intervensi,” pungkasnya.*Srf
