Damkarnews.com, BANJAR – Sebuah video berdurasi 32 detik yang beredar luas di media sosial TikTok mendadak viral dan memicu kekhawatiran publik. Video tersebut memperlihatkan sebuah lampu penerangan di area bermain anak di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Cahaya Bumi Selamat (CBS), Martapura, roboh dan diduga menimpa seorang anak yang tengah bermain.
Peristiwa yang diduga terjadi pada malam hari di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah itu langsung mengundang perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Beruntung, banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut sehingga anak yang diduga tertimpa lampu dapat segera ditolong.
Dalam video yang diunggah akun TikTok @zati_zq, terdengar seorang pria merekam kondisi lampu yang roboh sambil menyoroti fasilitas taman tersebut.
“Kasian nya, taguguri nginih,” ucap pria tersebut sambil menunjuk lampu penerangan yang jatuh. “Bahhh, 8 M ini kacau,” tambahnya dalam video.
Viralnya video ini kembali memantik sorotan publik terhadap proyek rehabilitasi RTH Cahaya Bumi Selamat yang sebelumnya juga menuai kritik. Proyek yang digadang-gadang menjadi ikon kebanggaan Kota Martapura itu diketahui menelan anggaran lebih dari Rp8 miliar dan dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Banjar.
Sorotan terhadap proyek ini sebenarnya sudah muncul sejak awal tahun. Anggota DPRD Kabupaten Banjar yang juga Wakil Ketua Komisi I, H. Sunardi, bahkan sempat menemukan sejumlah persoalan serius saat melakukan peninjauan lapangan pada Sabtu (7/2/2026).
Dalam tinjauannya, Sunardi menilai beberapa pekerjaan fisik belum memenuhi standar. Mulai dari penanaman rumput yang dinilai tidak maksimal, kondisi permukaan tanah yang bergelombang, hingga belum tersedianya sistem drainase yang memadai.
“Dalam masa pemeliharaan ini, penanaman rumput harus menggunakan tanah subur, bukan di atas urukan batu atau sisa bongkaran bangunan. Kalau seperti ini, tanaman tidak akan tumbuh maksimal,” tegasnya.
Ia juga menilai proyek taman tersebut belum memiliki sentuhan desain arsitektur dan lanskap yang sebanding dengan besaran anggaran yang telah digelontorkan. Menurutnya, persoalan drainase harus menjadi prioritas utama sebelum membahas aspek estetika taman.
“Masalah genangan harus dituntaskan. Kalau saluran air belum berfungsi maksimal, arsitektur seindah apa pun akan sia-sia di mata publik,” tambah politisi Partai Golkar tersebut.
Selain itu, Sunardi juga menyoroti instalasi kabel listrik di kawasan taman yang dinilai masih semrawut dan berpotensi membahayakan pengunjung. Ia meminta pihak terkait segera melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh instalasi listrik, sekaligus menambah jumlah penerangan yang dinilai masih minim.
“Listrik itu pertama fungsinya keamanan. Jangan sampai ada masyarakat atau pengunjung jadi korban. Saya lihat penerangan malam hari juga masih kurang,” ujarnya.
Tak hanya itu, DPRD juga mendorong pengamanan fasilitas taman dengan melibatkan Satpol PP selama masa pemeliharaan agar fasilitas publik tidak rusak. Sunardi bahkan secara tegas merekomendasikan Inspektorat Kabupaten Banjar untuk turun langsung ke lapangan memverifikasi progres riil proyek.
“Kami akan meminta Inspektorat memastikan apakah progres fisik benar-benar sudah 100 persen, bukan hanya di atas kertas, serta mengecek kualitas material sesuai spesifikasi kontrak,” katanya.
Rekomendasi tersebut turut dibahas dalam rapat pimpinan komisi DPRD bersama sejumlah SKPD terkait saat evaluasi pembangunan fisik tahun 2025. Dalam evaluasi itu, Komisi I mendorong perbaikan segera, mulai dari pembenahan drainase, penataan kabel listrik, perbaikan penanaman rumput hingga penambahan lampu penerangan.
DPRD bahkan menyoroti jumlah titik lampu yang disebut jauh di bawah rencana awal. Dari target 77 titik lampu penerangan, yang terpasang disebut hanya sekitar lima titik.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, H. Irwan Bora, menegaskan pemerintah daerah harus bergerak cepat merespons keluhan masyarakat. Ia menyebut persoalan proyek tersebut sebagai “buah simalakama” yang harus segera diselesaikan.
“Kami berharap Inspektorat segera turun melakukan sidak dan evaluasi kegiatan yang bermasalah. Pemerintah daerah juga harus bersikap tegas agar persoalan ini segera selesai,” ujarnya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama SKPD terkait.
Irwan juga menyoroti mekanisme pengadaan barang dan jasa, khususnya peran Pokja, agar lebih transparan dan melibatkan SKPD teknis sejak awal proses. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul tidak lepas dari proses pemilihan penyedia yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
“Ini harus menjadi catatan penting agar tidak terulang lagi. Jangan sampai SKPD merasa ‘membeli kucing dalam karung’ karena tidak dilibatkan sejak awal,” tegasnya.*Srf
