Damkarnews.com, BANJAR – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kabupaten Banjar bersama jajaran eksekutif, Rabu (4/2/2026) siang, menjadi panggung evaluasi serius terhadap proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) Cahaya Bumi Selamat (CBS). Meski laporan administrasi menunjukkan progres nyaris rampung, sejumlah anggota dewan justru mengisyaratkan bahwa kondisi di lapangan tampaknya masih “butuh sentuhan akhir” yang tidak sedikit.
RDP dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Banjar H Ikhwansyah, Dinas PUPRP, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH). Dari unsur legislatif tampak Ketua Komisi III H Abdul Razak, Wakil Ketua M Hasan Hamdan, Hermani, serta anggota lainnya. Namun absennya Kepala DPRKPLH Akhmad Bayhaqie karena agenda lain menjadi catatan tersendiri, sehingga beberapa pertanyaan teknis harus “menunggu bab lanjutan”.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, H Irwan Bora, menyampaikan bahwa secara administratif progres proyek terlihat mengesankan, bahkan mendekati garis finis. Dinas PUPRP disebut mencapai sekitar 99 persen, sementara Dinas Perkim 90,77 persen. Sayangnya, menurut Irwan, kesan di atas kertas belum sepenuhnya selaras dengan kondisi nyata yang dilihat langsung.
“Yang justru menarik perhatian itu kegiatan fisik yang kasat mata, yakni CBS. Ini membuat kami merasa perlu duduk bersama dan melihat apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.
Irwan juga mengingatkan agar kualitas pekerjaan benar-benar mencerminkan nilai anggaran yang digelontorkan. Ia menyinggung proses penunjukan konsultan perencana yang dilakukan langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), termasuk latar belakang keilmuan yang dinilai layak mendapat penjelasan lebih rinci.
“Harapannya tentu konsultan perencana berasal dari bidang yang tepat. Supaya hasil di lapangan tidak menimbulkan tanda tanya,” katanya, dengan nada yang lebih menyerupai pengingat ketimbang vonis.
Aksi simbolik Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, Hasan Hamdan, yang sempat menanam bibit padi di lokasi CBS pun ikut disinggung. Menurut Irwan, langkah tersebut lebih sebagai pesan agar proyek publik benar-benar memberikan manfaat sesuai fungsi awalnya.
“Kalau sampai ada yang ingin bercocok tanam di ruang terbuka hijau, itu mungkin cara halus menyampaikan bahwa ada yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
RDP belum menghasilkan kesimpulan final karena masih menunggu keterangan lengkap dari seluruh pihak terkait. DPRD pun menjadwalkan RDP lanjutan pada Sabtu mendatang.
Selain CBS, Irwan juga mengingatkan agar proses pengadaan proyek ke depan dilakukan lebih selektif, baik terhadap kontraktor lokal maupun luar daerah. Menurutnya, kualitas pekerjaan tidak ditentukan oleh asal kontraktor, melainkan profesionalisme dan pengawasan.
“Yang penting hasilnya baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Uang rakyat tentu harus kembali dalam bentuk manfaat nyata,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III M Hasan Hamdan mengungkapkan kunjungannya ke lokasi CBS berawal dari banyaknya keluhan masyarakat yang beredar di media. Setelah melihat langsung, ia menilai masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi sebelum area tersebut benar-benar nyaman digunakan publik.
“Kalau melihat kondisi sekarang, mungkin lebih bijak menunggu semuanya benar-benar siap sebelum dibuka luas,” ujarnya.
Hasan menyebut beberapa catatan di lapangan, mulai dari kabel yang masih terlihat, sisa material, hingga sumur resapan yang belum dilengkapi pengaman. Ia menekankan bahwa ruang terbuka hijau semestinya menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi masyarakat.
“Namanya ruang terbuka hijau tentu harus nyaman dipandang dan aman digunakan,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan, terutama pada malam hari, mengingat kawasan tersebut sudah ramai dikunjungi warga. Meski demikian, Hasan menegaskan bahwa DPRD tidak berniat menyudutkan pihak manapun, melainkan mendorong penyelesaian persoalan secara terbuka demi menjaga kepercayaan publik.
“Masyarakat hanya ingin memastikan anggaran yang besar menghasilkan kualitas yang sepadan. Itu wajar,” ujarnya.
RDP lanjutan dijadwalkan kembali digelar Sabtu mendatang dengan menghadirkan seluruh pihak terkait, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek. DPRD berharap pertemuan berikutnya dapat memberikan gambaran yang lebih utuh sehingga polemik yang berkembang bisa dijawab secara jelas dan konstruktif.Srf
