Damkarnews.com, BANJAR – Aroma dugaan kejanggalan proyek kembali mencuat di Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Banjar, H. Irwan Jaya, terlihat keluar dari ruang penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Banjar dengan raut wajah lesuh, Senin (26/1/2025) siang.
Mengenakan pakaian dinas cokelat, H. Irwan Jaya meninggalkan ruang penyidik sekitar pukul 15.32 Wita. Pemeriksaan tersebut diduga berkaitan dengan proyek renovasi Lapangan Tenis Al Basia, Martapura, yang menyedot anggaran hampir Rp400 juta dari APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025.
Proyek bernilai fantastis itu kini menjadi sorotan tajam publik. Berdasarkan papan proyek, renovasi lapangan tenis tersebut dinyatakan rampung pada 20 Desember 2025. Namun realita di lapangan justru memunculkan tanda tanya besar. Dengan anggaran ratusan juta rupiah, hasil pekerjaan dinilai tidak mencerminkan renovasi menyeluruh dan hanya tampak sebatas pengecatan permukaan lapangan.
Saat dikonfirmasi awak media Damkarnews terkait penggunaan anggaran proyek tersebut, H. Irwan Jaya memilih bungkam dan enggan memberikan keterangan.
Sorotan semakin menguat setelah Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Rabu (21/1/2026). Ketua Komisi IV DPRD Banjar, Hj Anna Rusiana, secara terbuka menyatakan kekecewaannya terhadap hasil pekerjaan proyek tersebut.
“Kami melihat langsung lapangan tenis yang katanya sudah diperbaiki dengan anggaran hampir Rp390 juta. Tapi setelah turun ke lapangan, hasilnya tidak sesuai. Ini sangat mengecewakan,” tegas Anna Rusiana saat dihubungi via telepon, Kamis (22/1/2026).
Menurutnya, berbagai kerusakan masih terlihat jelas di sejumlah bagian. Mulai dari permukaan lapangan yang retak, material yang mulai merontok, hingga rantai pembatas yang terpasang asal-asalan dan belum diselesaikan dengan baik.
Tak hanya lapangan utama, fasilitas pendukung juga menuai kritik keras. Toilet (WC) di area lapangan dinilai tidak layak dan jauh dari standar, padahal lokasi tersebut kerap digunakan oleh tamu dan pejabat daerah. Kondisi musala pun tak luput dari sorotan karena ditemukan dalam keadaan rusak.
“WC-nya tidak pantas. Ini tempat tamu dan pejabat sering bermain. Musalanya juga rusak. Jadi secara keseluruhan, proyek ini belum bisa dibilang sempurna,” ujarnya dengan nada geram.
Atas temuan tersebut, Komisi IV DPRD Banjar memastikan akan segera memanggil kontraktor pelaksana serta kepala dinas terkait dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna meminta klarifikasi secara terbuka.
“Kami akan memanggil kontraktor dan kepala dinasnya. Apalagi kalau sampai ada permintaan penambahan anggaran, tentu akan kami evaluasi ulang. Dengan kondisi seperti ini, jelas belum pantas,” tegasnya.
Anna Rusiana juga menilai hasil pekerjaan tersebut tidak sebanding dengan nilai anggaran Rp393 juta dan diduga kuat tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Kalau melihat hasilnya, ini tidak pantas. Banyak yang retak, merontok, dan secara kasat mata seperti belum selesai. Ini patut diduga tidak sesuai RAB,” tandasnya.
Lebih jauh, ia menyebut proyek lapangan tenis ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap dugaan ketidakberesan proyek lain yang dikerjakan dinas terkait. Jika nantinya ditemukan pelanggaran serius, Komisi IV DPRD Banjar membuka peluang melibatkan aparat penegak hukum.
“Kalau memang benar tidak beres, kami berharap aparat penegak hukum bisa turun tangan,” pungkasnya.*Srf
