Damkarnews.com, BANJAR – Musibah banjir yang melanda Kabupaten Banjar mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Banjar. Ketua Komisi IV DPRD Banjar, Hj. Anna Rusiana, menyampaikan doa dan empati mendalam kepada seluruh masyarakat yang menjadi korban maupun terdampak banjir.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I dan Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar yang digelar pada Sabtu (10/1/2026). Rapat dibuka oleh Wakil Ketua III DPRD Banjar KH. Ali Murtadho, serta dihadiri Ketua Komisi I Amiruddin, anggota DPRD dari kedua komisi, dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Pertama-tama, saya ingin menyampaikan doa kepada seluruh masyarakat yang terdampak banjir. Mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini,” ujar Hj. Anna Rusiana.
Di tengah kondisi sulit, ia mengapresiasi semangat kebersamaan dan solidaritas masyarakat. Meski banyak warga turut terdampak, kepedulian sosial dinilai tetap terjaga dengan baik.
“Banyak masyarakat yang dengan tulus membantu sesama meski mereka sendiri dalam kondisi sulit. Ini menunjukkan kepedulian dan kebersamaan yang luar biasa,” tuturnya.
Hj. Anna juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh dinas dan pihak terkait yang telah bekerja maksimal membantu masyarakat terdampak banjir.
“Terima kasih kepada seluruh dinas dan pihak terkait. Tetap semangat, karena kami juga merasakan apa yang dirasakan masyarakat di lapangan,” ucapnya.
Dalam rapat evaluasi tersebut, Komisi IV DPRD Banjar menyoroti sejumlah persoalan krusial, salah satunya terkait efektivitas penggunaan anggaran penanganan banjir yang mencapai sekitar Rp1,93 miliar.
“Kami ingin memastikan penanganan banjir berjalan adil, merata, dan transparan. Anggaran yang dikeluarkan harus sejalan dengan kondisi riil di lapangan,” tegasnya.
Sorotan utama lainnya adalah keterbatasan dapur umum. Dari total 10 kecamatan yang terdampak banjir, hanya terdapat tiga dapur umum yang aktif.
“Ini tentu menjadi tanda tanya besar, apalagi Martapura Timur yang hampir 90 persen desanya terendam banjir sempat disebut dapur umumnya ditutup,” kata Hj. Anna.
Menanggapi hal tersebut, Dinas Sosial meluruskan bahwa dapur umum Martapura Timur tidak ditutup, melainkan dipusatkan di Dinas Sosial. Hal ini dilakukan karena banyak pengungsi berpindah ke aula Dinas Pendidikan. Saat ini, sekitar 165 pengungsi dilayani dengan makan tiga kali sehari. Keterbatasan dapur umum standar menjadi alasan pelayanan dipusatkan.
Selain itu, Komisi IV juga menerima banyak keluhan masyarakat terkait ketimpangan distribusi bantuan, yang dinilai lebih terfokus di wilayah Sungai Tabuk, sementara sembilan kecamatan lainnya juga terdampak banjir.
“Kami mempertanyakan apakah ada bantuan dari luar daerah, dari mana saja sumbernya, dan dalam bentuk apa. Data logistik harus jelas agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” tegas Hj. Anna.
Dijelaskan bahwa bantuan dari Kementerian Sosial sebagian besar berupa tenda, kasur, selimut, dan peralatan dapur. Saat kunjungan pejabat pusat, bantuan memang banyak terfokus di Sungai Tabuk Keramat karena kondisi lapangan yang padat dan sulit dikendalikan. Bahkan, pembagian bantuan sempat berlangsung tidak kondusif akibat membludaknya warga.
Komisi IV DPRD Banjar juga menyoroti keterlambatan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) 2026 oleh Dinas Sosial. Meski memahami kehati-hatian administrasi, Hj. Anna menegaskan bahwa masyarakat sangat membutuhkan percepatan penyaluran bantuan.
Di sisi lain, masukan dari relawan di lapangan turut menjadi perhatian DPRD. Keterbatasan personel dan logistik menyebabkan proses evakuasi warga di sejumlah wilayah belum berjalan maksimal.
“Kami menekankan agar distribusi logistik BPBD ke depan benar-benar merata ke seluruh kecamatan terdampak,” ujarnya.
Tak kalah penting, Komisi IV juga menyoroti layanan kesehatan di wilayah terdampak banjir. Munculnya penyakit kulit dan infeksi menjadi alarm serius.
“Kami menerima keluhan puskesmas tidak beroperasi saat hari libur dengan alasan kalender merah. Dalam kondisi bencana, pelayanan kesehatan harus tetap berjalan, bahkan bila perlu 24 jam,” tegasnya.
Sebagai penutup, Hj. Anna Rusiana berharap seluruh upaya penanganan banjir menjadi amal ibadah dan musibah ini segera diangkat oleh Allah SWT.
“Kami mendorong penanganan banjir yang lebih terpadu, bantuan yang merata, dapur umum yang memadai, serta layanan kesehatan yang diperkuat. Pemerintah harus benar-benar hadir di tengah masyarakat,” pungkasnya.*Srf
